Friday, August 12, 2022

Asuransi Keberuntungan

- Advertisement -spot_img
Must Read
- Advertisement -spot_img

 

Pantai utara Pulau Sumatera, Pulau Nias, dan hampir seluruh pantai barat laut Nanggroe Aceh Darussalam ludes. Jangankan tanaman pangan, rumput pun mati terendam air garam. Jadi jangan tanya, bagaimana nasib tambak udang, bandeng, ladang garam, serta pertanian di pinggir laut.

Kita paham, bencana pertanian bukan hal baru. Lima bahkan tujuh ribu tahun lalu, hal serupa telah melanda Mesir pada zaman Firaun. Paceklik terjadi bukan hanya karena ladang dan sawah terendam Sunga Nil, tapi juga karena hama. Ada belalang yang menyerbu, ada kutu, ada kodok, dan ikan-ikan mati membusuk keracunan. Rakyat kaya maupun miskin jadi korban. Para dewa dan Tuhan pun disuap dengan seribu sesajen dan sejuta doa agar lebih ramah kepada alam semesta. Hikmahnya: manusia telah beribu tahun belajar mengatasi bencana yang sewaktu-waktu bisa menimpa pertanian dan peternakan.

Para petani di Amerika diajar dan dilatih sedini mungkin mengenali dan mendefinisikan bencana, sebagai kemalangan yang datang tiba-tiba. Kemalangan ini mengganggu kehidupan masyarakat agrikultur, mendatangkan kerugian finansial, merusak properti, mengacau kesejahteraan hidup. Itu terjadi biasanya dalam tempo singkat, seperti akibat serangan badai tornado, hujan es, angin puting beliung, topan salju, banjir, kebakaran. Ada juga yang terjadi pelanpelan yaitu kekeringan.

Asuransi pertanian

Untuk menghadapi hal itu, para petani harus siap dengan asuransi. Mereka berupaya mendapat jaminan agar kerja keras dan usaha besar berikut mimpi surga panen raya tidak amblas sia-sia. Undangundang telah jauh-jauh hari mengaturnya. Rakyat diminta selalu berhitung apakah sanggup mengatasi masalah bila terjadi wabah, gagal panen, atau kehilangan modal karena benih rusak. Ada berbagai buku pegangan dan penyuluhan untuk peternak, petani, dan pelaku agribisnis di desa maupun di kota.

Departemen Pertanian di Indonesia juga tentu memikirkan hal itu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, telah disusun Pedoman Penanggulangan Bencana Pertanian, yang jelas memerlukan sosialisasi dan penyebarluasan sebaikbaiknya. Di dalamnya juga tercakup berbagai kemungkinan untuk melakukan asuransi berbagai produk maupun proses pertanian.

Sayangnya, minat para petani kita untuk mengusahakan asuransi, konon dianggap rendah. Menurut penelitian Prajogo U. Hadi, dkk (2001), lebih dari 70 persen petani di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat tidak kuat membayar premi. Selebihnya tidak percaya pada asuransi (12%) dan malas mengurus karena takut pada administrasi yang merepotkan (17%).

Padahal, banyak petani percaya pihak asuransi dapat menyelamatkan mereka bila terjadi musibah, serangan hama, kekeringan, hancurnya sarana produksi (saprodi) pertanian dan peternakan. Masalahnya banyak juga yang belum tahu, belum mengenal perusahaan asuransi yang bersedia menanggung kerugian mereka.

Rata-rata warga negeri ini baru mengasuransikan rumah dan mobil. Belum terbiasa mengasuransikan sawah, ladang, kolam ikan, apalagi petak-petak laut yang mereka kelola. Padahal, risiko kemalangannya cukup tinggi. Ada gunung meletus, hujan beracun, dan yang menghebohkan tadi: tsunami. Akibatnya, penderitaan berkepanjangan yang bermuara pada kemiskinan pun dianggap takdir, sudah nasib.

Sesungguhnya semua ada jalan keluarnya. Pemerintah DKI Jakarta, misalnya, mulai 2003 telah mengasuransikan ribuan pohon yang merindangi ibukota. Memang belum jelas, apakah asuransi itu dirancang khusus untuk pepohonan dan hewan, atau masuk kategori “barang kekayaan” seperti asuransi mobil dan rumah.

Jadi, kalau saja semua tambak, sawah, dan hutan diasuransikan, bencana sebesar apapun, bisa jadi justru mendatangkan ganti rugi yang memadai. Jangan sampai gagal panen membuat petambak bangkrut dan terjepit utang.

Yang terjadi di pesisir utara Sumatera 26 Desember 2004 justru sebaliknya. Kerugian besar-besaran meliputi berbagai sarana publik, perkotaan, perumahan, pertanian, dan kehutanan. Semua habis-habisan. Akibatnya, Menteri Kehutanan MS Kaban, misalnya, perlu mengalokasikan Rp806-miliar untuk merehabilitasi lahan bencana, yakni hutan rusak seluas 200.000 hektar.

Angka itu hanya sebagian kecil dari sekitar Rp40-triliun yang diperlukan untuk membangun kembali Nanggroe Aceh Darussalam. Uniknya, justru Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan menyatakan bahwa klaim asuransi di Aceh hanya berkisar Rp1-triliun. Itu pun bukan asuransi jiwa, melainkan asuransi perusahaan. Rupanya, meskipun korban yang tewas lebih dari 100.000 jiwa, sedikit saja yang punya polis. Nah, kalau jiwa manusia saja belum diasuransikan, apalagi ternak, pohon, sawah, dan ladang. Semua masih terpulang kepada kemurahan hati alam, dalam hal ini adalah hutan.

H u t a n m e m a i n k a n peran penting sebagai pelindung daerah pertanian dan pemukiman. Tidak mengherankan bila usul paling konkret adalah kembali memperkuat sabuk hijau di tepi pantai. Kalau saja ada hutan mangrove yang besar, kerusakan dapat diminimalkan.

Sejarah menunjukkan dari Kutacane di Aceh Selatan hingga Kutaraja di utara, ada hutan belantara yang melindungi pulau Sumatera dari empasan ombak Samudera Hindia. Namun, belakangan ini, berangsur-angsur hutan pantai itu menipis, bahkan banyak yang terbuka menjadi tempat wisata.

Tentu saja masih ada kebun kelapa, hutan nipah, dan bakau di berbagai tempat. Namun, rupanya ketenteraman dan keindahan pantai membuat manusia terlena. Perlindungan akan munculnya bencana nyaris diabaikan sama sekali. Asuransi untuk kebun kelapa, tambak udang, hutan bakau tempat kepiting bertelur jadi terabaikan.

Data base

Mengapa asuransi pertanian belum populer, bahkan belum ada di Indonesia? Sebetulnya sejak 1980-an telah dilakukan berbagai macam kajian, usulan, dan pembahasan. Ketua Forum Kerjasama Agribisnis, Floribertus Rahardi, mengakui bahwa Indonesia memang tertinggal dibandingkan Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam.

“Di Malaysia, petani sudah biasa mengikuti asuransi, karena punya datadata lengkap dan ada asosiasi yang mengurusnya,” katanya. Sebaliknya, data base pertanian di Indonesia belum ada. Yang kita miliki baru catatan luas lahan dan komoditas yang ditanam. Namun, belum ada “data hidup”, yang menjelaskan kepemiliknya, sedang ditanami apa, dan bagaimana kondisi sebenarnya sekarang.

Tanpa data-data itu, tidak mungkin ada perusahaan asuransi mau menanggung risiko panen dan bencana yang bakal dihadapi. Selain itu juga ada komunitas yang belum punya asosiasi. Petani memerlukan asosiasi yang kuat supaya dapat menjamin anggotanya, memberikan verifi kasi data dan referensi yang benar.

Di negara-negara maju, asuransi merupakan sebuah keharusan. Di Indonesia, asuransi perkebunan baru dapat dilakukan bila komoditasnya akan diekspor. Itu pun diasuransikan ke perusahaan di luar negeri, dengan premi yang tinggi, khususnya untuk produkproduk ekspor seperti karet, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Sedangkan untuk para petani gurem di dalam negeri, pernah diusulkan agar diwajibkan bagi para penerima Kredit Ketahanan Pangan (KKP).

Usulan seperti ini juga mencakup diperlukannya tenaga-tenaga ahli asuransi, underwriter, yang mampu membantu petani merumuskan permasalahan. Pihak perbankan yang memberikan kredit pun harus ikut mengawasi penggunaan teknologi, pemupukan, dan proses produksi pertanian.

Melalui kerjasama dan sistem reasuransi, beberapa situs mulai menawarkan asuransi pertanian, terutama untuk tanaman perkebunan yang dikelola secara profesional oleh Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN). Jaminan yang diberikan juga cukup baik, yakni meliputi gangguan hewan liar, angin topan, banjir, gangguan panas dan kekeringan. Sedangkan untuk rusaknya kesuburan tanah, pencurian, penjarahan dalam huruhara, pencemaran kimia, pembakaran dan penggusuran oleh pemerintah tidak ditanggung.

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suku premi? Lokasi perkebunan, musim tanam, luas perkebunan, kondisi di seputar kebun juga menentukan. Namun, yang paling berpengaruh adalah catatan keuntungan dan kerugian dari usaha yang bersangkutan. Rupanya faktor tanah dan tanaman tidak dapat berbicara sendiri tanpa dilengkapi oleh manajemen perkebunan atau pertanian yang bersangkutan.

Sebagai contoh, di wilayah pantai Kabupaten Garut, Jawa Barat, pantai memberikan perlindungan berupa bukit-bukit pasir (sand dunes) bagi sawah-sawah yang membentang ke daratan. Sejak peristiwa tsunami di Samudera Hindia itu, bukit-bukit pasir, dan hutan bakau di sepanjang pantai mendapat penghargaan.

Beberapa tambak yang dibangun langsung dekat pantai mulai dievaluasi. P e m e r i n t a h d a e r a h L a m p u n g menggalakkan kembali penghijauan pantai, untuk melindungi kawasan yang rawan bencana. Rupanya sudah tiba saatnya, kebijaksanaan tradisional dan kemurahan lingkungan dilengkapi dengan perhitungan ekonomi modern yang rasional dan ramah bisnis.***

Previous articleTernak Ayam Kalkun
Next articleAdenium Taiwan
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Organik Tinggikan Produksi

Industri parfum, kosmetik, insektisida, dan aromaterapi merupakan beberapa sektor yang memerlukan minyak nilam. Bahkan dalam industri parfum tidak ada...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img