Trubus.id — Baru-baru ini sebanyak 9,6 ton ubur-ubur diekspor ke Malaysia. Itu menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menjaga geliat ekonomi perbatasan. Angka ekspor itu senilai Rp5,9 miliar.
KKP melalui Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Entikong, sebelum melakukan pengiriman telah memastikan keamanan dan mutu produk tersebut.
“Alhamdulillah 9,6 ton ubur-ubur telah berhasil kita pastikan mutu dan kualitasnya sebelum akhirnya diekspor ke Malaysia,” kata Khoirul Makmun, Kepala BKIPM Entikong, seperti dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pengiriman tersebut dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Ia mengatakan pengiriman ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan negara, khususnya dari sektor kelautan dan perikanan.
Melalui pengiriman ubur-ubur tersebut, Makmun berharap para pelaku usaha lain semakin termotivasi untuk turut melakukan ekspor. Petugas BKIPM Entikong akan senantiasa membantu dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Bahkan, ia menyebut jajarannya siap memberikan bimbingan teknis agar pelaku usaha memiliki persyaratan yang dibutuhkan seperti health certificate (HC) atau sertifikat kesehatan, hingga hazard analysis and critical control point (HACCP).
“Jangan ragu untuk ekspor, potensi perikanan kita sangat luar biasa. Saya pastikan semua pengurusan izin ekspor sangatlah mudah,” tuturnya.
Sebelumnya, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, memastikan telah menyiapkan dukungan teknis guna mendukung implementasi 5 program prioritas. Dari sisi penjaminan mutu, BKIPM telah menjalankan quality assurance (QA) berbasis digital.
Menurutnya, karantina adalah soal keamanan dan kedaulatan negara, mencegah penyebaran penyakit. Karantina dan pengendalian mutu menjadi garda terdepan dalam menjaga mutu hasil perikanan.
“Pengendalian mutu tetap menjadi domain dari KKP, memastikan dari hulu hingga hilir dan dapat memenuhi standar dan kualifikasi yang telah ditentukan. KKP sudah merancang suatu program besar bertema Blue Economy,” jelas Trenggono.
 dalam menjaga geliat ekonomi perbatasan){kind=link}