Kakao, komoditas yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia, kini kembali mendapat perhatian serius. Melalui kunjungan kerja media bertema “Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian” yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada 24—26 November 2025, di Bali, terungkap bahwa kakao tidak hanya sekadar tanaman rakyat, tetapi juga penyumbang nyata bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Bali, Muhamad Mufti Arkan, menegaskan bahwa kakao Bali memberikan kontribusi penting terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai tukar petani (NTP.) “NTO kakao di Bali selalu lebih dari 100, artinya petani untung,” ujar Mufti.
Ketua Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo), Soetanto Abdoellah, memaparkan data terkini kakao. Indonesia masih produsen biji kakao terbesar ke-7 dunia dan pengolah (grinder) terbesar ke-3. Namun, produksi biji kakao nasional cenderung menurun, dari puncak 650.000 ton pada 2013 menjadi sekitar 200.000 ton pada 2024. “Kita juga masih impor biji kakao sekitar 157.000 ton untuk memenuhi kebutuhan industri hilir,” jelas Soetanto.
Di sisi fiskal, Analis Ahli Madya Direktorat Strategi Strategi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kementerian Keuangan, Nurlaidi, menyatakan, kontribusi kakao terhadap APBN antara lain melalui Pajak Penghasilan dan Pungutan Ekspor. “Realisasi Bea Keluar kakao periode Januari—September 2025 mencapai Rp150,7 miliar. Ini potensi yang masih bisa digenjot dengan hilirisasi,” kata Nurlaidi.
Bali, khususnya Kabupaten Jembrana dan Tabanan, menjadi contoh nyata sentra kakao yang terus dikembangkan. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dewa Ayu Nyoman Budiasih, mengatakan bahwa luas areal kakao di Bali mencapai 13.398 hektare, dengan produktivitas rata-rata 461 kg/ha/tahun. “Kabupaten Jembrana paling produktif, mencapai 687 kg/ha. Tapi tantangannya adalah tanaman tua dan regenerasi petani,” ujar Dewa Ayu.
Untuk mendukung peningkatan produktivitas, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) akan menyalurkan dana peremajaan dan sarana prasarana. Program Peremajaan Kakao Rakyat (PAKAR) dan bantuan benih bersertifikat diharapkan dapat mengembalikan kejayaan kakao Indonesia. “Kami berkomitmen mendukung dari hulu ke hilir, termasuk pengembangan SDM petani dan industri olahan kakao,” kata Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan industri, kakao tidak hanya sekadar komoditas ekspor, tetapi juga penguat ekonomi kerakyatan dan penyumbang APBN yang signifikan. (Riefza Vebriansyah)
