Monday, November 28, 2022

Dari Sungai Terbitlah Terang

Rekomendasi

 

Amir bukan tak paham anjuran pemerintah untuk menghemat listrik. Namun, di Cikaniki semua lampu mesti nyala serempak atau mati serempak. Tidak boleh jika hanya sebagian dimatikan. Bila lampu dimatikan sebagian, arus listrik mengalir ke alat elektronik lain. Akibatnya, arus listrik yang diterima berlebih sehingga alat rusak. ‘Lampu misalnya bisa semua padam,’ ujarnya.

Itu karena jaringan listrik di penginapan di Cikaniki masih sederhana. Sumber energi bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), tapi dari aliran sungai. Arus sungai menggerakkan kincir dan memutar turbin. Dari turbin dihasilkan listrik berdaya 1.000 watt yang disalurkan melalui kabel ke Cikaniki. Sayang alat pengatur daya untuk menyesuaikan daya dengan kebutuhan setiap alat elektronik belum terpasang. ‘Jadi bukannya mau boros listrik, tetapi alatnya belum memadai,’ kata Asep Yandar, staf Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS).

Lantaran itu sungai bagai dewa penyelamat bagi warga di kawasan taman nasional. Berkat sungai, warga dapat menikmati terang-benderang tatkala malam datang. Maklum, lokasi pemukiman warga berjarak 40 km dari desa terdekat yang bisa ditembus listrik PLN. Untuk memasang jaringan listrik PLN membutuhkan biaya tinggi. Jaringan kabel mesti melewati hutan dan bukit.

Menurut Asep sebetulnya kawasan taman nasional tidak boleh dihuni warga. Namun, warga menetap di sana sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai cagar alam oleh pemerintah Belanda pada 1935. Contohnya warga Kampung Citalahab. Mereka turun-temurun menggantungkan hidup pada kemurahan hutan. Mereka memanfaatkan areal hutan untuk ladang dan sawah guna memenuhi kebutuhan pangan.

Di kawasan TNGHS juga hidup masyarakat kasepuhan-dalam bahasa Sunda berarti yang dituakan. Disebut demikian karena mereka memegang teguh hukum adat yang ditetapkan para leluhur hingga sekarang. Mereka tersebar di Kampung Urug, Citorek, Bayah, Ciptamulya, Cicarucub, Cisungsang, Sirnaresmi, Ciptagelar, dan Cisitu. Warga kasepuhan itu sebelumnya berada di luar kawasan TNGHS. Namun, perluasan kawasan taman nasional pada 2003 membuat 9 kampung itu menjadi bagian TNGHS.

Di kawasan taman nasional juga terdapat perkebunan teh Jayanegara, Cianten, Pasir Madang, Parakansalak, dan Nirmala. Perkebunan itu sudah ada sejak zaman Belanda. Karena itu di sana bermukim pula para pemetik teh yang sebagian di antaranya pendatang. Mereka tinggal di rumah-rumah yang disediakan pengelola perkebunan.

Dari 250.000 warga yang menetap di kawasan taman nasional, sebagian besar menggunakan aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik. Sisanya menggunakan mesin diesel. Meski jauh dari kota, mereka dapat mengikuti perkembangan masyarakat luar melalui televisi.

Karena banyak warga yang bergantung pada sungai untuk menyediakan listrik maka sungai-sungai di kawasan taman nasional tidak boleh surut meski kemarau. Menurut Eddy Permadi, konsultan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Bandung, untuk menghasilkan 700 watt listrik dari turbin yang baling-balingnya berdiameter 200 mm, memerlukan arus berdebit 67 l/detik pada sungai berketinggian 2 m. Karena itu hutan sebagai sumber cadangan air mesti dijaga ketat. Warga yang menebang pohon di kawasan taman nasional dihukum pidana. ‘Ladang dan sawah yang ada dibiarkan, tapi tidak boleh diperluas,’ kata Asep. Aturan sama berlaku pada area perkebunan teh.

Sejatinya, masyarakat kasepuhan sudah melindungi hutan dengan hukum adat. Mereka membagi kawasan leuweung (hutan, red) ke dalam 3 wilayah berdasarkan fungsi: leuweung titipan, tutupan, dan garapan. Leuweung titipan adalah kawasan hutan yang sama sekali tidak boleh diganggu manusia. Hutan titipan berfungsi sebagai daerah resapan air dan pusat keseimbangan ekosistem.

Kawasan hutan tutupan artinya hutan cadangan. Di kawasan itu warga hanya boleh memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kayu bakar, kayu untuk rumah, rotan, buah-buahan, umbi-umbian, dan obat-obatan. Setiap kali menebang 1 pohon, warga mengganti dengan menanam pohon baru. Penebangan kayu pun tidak boleh sembarangan karena mesti mendapat izin ketua adat.

Di hutan garapan barulah warga diperbolehkan membuka hutan untuk berladang atau bersawah. Pengaturan lokasi garapan diatur kepala adat. Mereka hanya boleh mengelola ladang dengan cara rotasi minimal 3 tahun sekali.

Bila ada warga yang melanggar adat, sangsinya ‘diasingkan’. ‘Mereka tidak boleh melakukan aktivitas apa pun seperti ke ladang atau mencari kayu bakar,’ ujar Asep. Mereka juga mesti membayar denda kepada kepala adat. Penerapan sanksi seperti itu membuat penebangan hutan tidak meluas. Dengan begitu air sungai tetap mengalir deras. Warga pun hidup dalam terang, meski gelap malam menyergap. (Imam Wiguna)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img
Artikel Terbaru

Robusta Rasa Kelapa

Trubus.id— “Kopi arabikanya enak.” Itulah yang kerap terucap dari para penikmat kopi ketika mencicipi kopi asal Desa Tamansari, Kecamatan...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img