Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengonsolidasikan program konservasi di tingkat tapak sebagai wujud implementasi ekonomi biru yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Upaya itu bukan semata menjaga ekosistem laut, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
“Konservasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ekonomi biru, masyarakat bukan sekadar pihak yang dilibatkan, tetapi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari upaya konservasi,” ujar Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, dalam siaran resmi di Jakarta.
Sebagai langkah penguatan, KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) menyelenggarakan forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak”. Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan ekonomi biru berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat di lapangan.
Direktur YPL, Dina Kosasih, memaparkan praktik pengelolaan pesisir berbasis masyarakat di Teluk Jor, Nusa Tenggara Barat, yang berhasil menjaga ekosistem sembari meningkatkan kesejahteraan warga. Model kolaboratif pentaheliks—melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil—dinilai layak direplikasi di wilayah lain. “Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.
Forum juga menekankan integrasi ekonomi biru dalam dokumen perencanaan daerah agar selaras dengan prioritas nasional, sekaligus menetapkan indikator capaian yang terukur. Aspek GEDSI (Gender, Equity, Disability, and Social Inclusion) diangkat untuk memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan terlibat penuh dalam tata kelola pesisir.
Berbagai rekomendasi strategis dirumuskan seperti harmonisasi kebijakan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, tata kelola pesisir yang inklusif dan transparan, peningkatan kapasitas masyarakat untuk usaha sosial mikro, serta perluasan skema pendanaan yang propemberdayaan. Kemitraan multipihak di tingkat tapak didorong agar kolaborasi menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar wacana.
Forum ini bagian dari proyek HATCH (Harnessing Adaptive Conservation Through Social Enterprises and Learning Hubs) yang didukung COAST Facility Indonesia bersama Pemerintah Inggris dan KKP. Langkah ini sejalan arah kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan kesehatan ekologi sebagai panglima pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional. Dengan penguatan implementasi kebijakan dan kolaborasi multipihak di tapak, KKP optimistis perlindungan ekosistem laut akan memberikan manfaat nyata bagi generasi kini dan mendatang.
