Trubus.id — Guru Besar Institut Pertanian Bogor mendorong pemerintah untuk mengedepankan kebijakan pembangunan yang ramah keluarga. Pasalnya, masih banyak ditemui fakta, hanya segelintir kota atau kabupaten di Indonesia yang mengimplementasikan pembangunan ramah keluarga dalam peraturan daerah (perda).
Fakta itu ditemukan oleh Prof. Euis Sunarti, dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) Fakultas Ekologi Manusia (Fema), yang meriset terkait pembangunan ramah keluarga sejak 1997.
Menurut Euis, sampai saat ini baru ada sekitar 25–30 kabupaten atau kota dan provinsi yang memiliki perda pembangunan (ketahanan) keluarga, yang menjadi dasar implementasi kebijakan pembangunan keluarga yang lebih eksplisit.
Oleh karena itu, Euis saat ini tengah menginisiasi proyek riset bernama Kampung Ramah Keluarga. Kampung Ramah Keluarga akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan saling mendukung. Setiap orang berinteraksi secara positif sehingga menghasilkan feedback positif, merasa satu keluarga besar dan saling memperhatikan.
“Itulah pengaturan dalam mengawal semua sendi kehidupan keluarga berjalan agar terbangun ketertiban dan masyarakat madani juga bangsa yang maju dan beradab,” kata Euis.
Melansir dari laman Institut Pertanian Bogor, Euis menyebut perjalanan riset yang tidak instan didasari karena merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi melalui riset yang dibuat.
Menurutnya, pembangunan yang tidak memperhatikan (tidak ramah) keluarga akan mengakibatkan banyak fungsi keluarga yang tidak berjalan. Fungsi keluarga tidak hanya ekonomi, tetapi ada fungsi pendidikan, cinta kasih, agama, perlindungan, lingkungan, dan lain-lain.
“Tidak berjalannya fungsi keluarga menyebabkan berbagai masalah keluarga muncul, bahkan menunjukkan peningkatan tindak kekerasan, perceraian, konsumsi narkoba hingga kriminalitas,” papar Euis.
Ia menuturkan, kebijakan pemerintah pusat hingga daerah harus mementingkan dampaknya terhadap keluarga. Pembangunan wilayah harus menyejahterakan keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah tersebut.
Pembangunan wilayah yang ramah keluarga memungkinkan keluarga dekat dengan sumber nafkahnya sehingga dapat mengalokasikan sumber daya waktu untuk melaksanakan berbagai fungsi dan tugas keluarga lainnya sehingga dampak buruk fungsi keluarga yang tidak berjalan dapat dihindari.
Menurutnya, rencana strategis pemerintah sering kali tidak menunjang pembangunan wilayah dan pekerjaan ramah keluarga. Dengan demikian, berdampak terhadap ketimpangan fungsi keluarga akibat infrastruktur yang tidak memadai.
Euis mencontohkan, salah satunya ketidakefektifan waktu bekerja karena masalah transportasi dan kemacetan. Hal itu secara tidak langsung telah berdampak pada fungsi mengasuh anak, fungsi cinta kasih, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan menjadi terabaikan.
Padahal, menurutnya, wilayah ramah keluarga adalah upaya pembangunan yang dilakukan berbagai pihak di berbagai bidang atau sektor. Sejak penetapan kebijakan dan program, perencanaan dan pelaksanaannya mempertimbangkan keluarga.
Selain itu, pembangunannya juga menjadikan suatu wilayah memiliki kapasitas daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang menunjang serta sarana prasarana infrastruktur yang memungkinkan keluarga dapat memperoleh mata pencaharian untuk menyejahterakan dan meningkatkan ketahanan keluarga.
“Sementara yang dimaksud dengan pekerjaan ramah keluarga adalah aktivitas pencarian nafkah sebagai fungsi ekonomi keluarga, yang masih memungkinkan keluarga tetap memenuhi fungsi keluarga lainnya,” tutur Euis.
