Sunday, July 14, 2024

Perdagangan Satwa Liar Ancam Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Rekomendasi
- Advertisement -

Trubus.id — Perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan salah satu ancaman terhadap pelestarian keanekaragaman hayati. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan satwa liar ini adalah terjadinya kelangkaan, kepunahan spesies, dan ketidakseimbangan ekosistem di habitat aslinya.

Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, menyatakan, satwa liar yang dilindungi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang berperan penting untuk menjaga keutuhan ekosistem Indonesia.

Ia menegaskan perburuan dan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi harus dihentikan karena merugikan negara dan masyarakat. Ini merupakan kejahatan serius dan terorganisir. Pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera.

“Kami sangat serius dan mempunyai komitmen untuk menindak pelaku kejahatan perburuan dan perdagangan satwa liar. Untuk melawan kejahatan terorganisir ini harus dilakukan bersama-sama, kami tidak bisa sendirian, perlu keterlibatan masyarakat, CSO, dan akademisi,” jelasnya, dalam acara Belantara Learning Series (BLS) Episode 5 bertema “Penanganan Perdagangan Satwa Liar: Pembelajaran dari Asia Tenggara”, Kamis (27/10).

Lebih dari itu, perdagangan satwa liar juga membawa ancaman yang berbahaya dari segi kesehatan, yaitu terjadinya penyebaran dan penularan penyakit zoonosis ke berbagai belahan dunia. Satwa liar yang dipindahkan dari habitat alaminya ke lingkungan tempat tinggal manusia berpotensi besar membawa dan menularkan penyakit yang sebelumnya tidak terjangkau.

Jumlah perdagangan satwa liar ilegal secara global telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi Covid-19 yang diiringi dengan meningkatnya jaringan online aktivitas ilegal ini.

Saat ini, perdagangan satwa liar ilegal ini tidak hanya mengancam spesies kharismatik seperti harimau dan gajah. Akan tetapi, juga mengancam berbagai spesies seperti ikan, reptil, unggas dan yang lainnya.

Pada 2014 hingga 2018, terdapat lonjakan kasus peningkatan penyitaan trenggiling hingga 10 kali lipat. Berdasarkan data World Wildlife Seizures milik United Nations Office on Drugs and Crime, tercatat ada 180.000 penyitaan satwa liar di 149 negara dan wilayah.

Selain itu, ditemukan fakta sebanyak 6.000 spesies telah diselundupkan antara 1999–2019 yang terdiri atas mamalia, reptil, terumbu karang, burung, dan ikan.

Didik Notosudjono, Rektor Universitas Pakuan, mengungkapkan, insan perguruan tinggi dapat memainkan peran yang strategis dalam penanganan perdagangan satwa liar.

Selain kegiatan-kegiatan awareness kepada masyarakat melalui program KKN, PKM, dan MBKM, para dosen dan mahasiswa juga dapat melakukan riset-riset pengembangan metode monitoring dengan memanfaatkan teknologi yang dapat membantu penanganan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa dilindungi menjadi lebih efektif.

“Melalui upaya tersebut, harapannya akan muncul kesadaran masyarakat untuk mencintai, menjaga serta melestarikan satwa liar dan habitatnya,” tuturnya, dalam rilis tertulis yang diterima Trubus.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Nugroho Adhiasto, Founder SCENTS, menyampaikan, terdapat tiga pilar untuk mencegah perdagangan satwa liar yakni deteksi, pencegahan, dan efek jera.

“Untuk melakukan ketiga pilar tersebut, banyak kegiatan atau inovasi yang bisa dilakukan bersama,” paparnya.

Salah satu upaya yang dapat menurunkan laju perdagangan satwa liar adalah terjalinnya komunikasi dan juga kerja sama antarnegara. Peningkatan kerja sama secara internasional akan sangat membantu proses penyelidikan secara menyeluruh dengan melintasi batas-batas negara/wilayah.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) telah mendorong berbagai negara di dunia untuk mengategorikan perdagangan satwa liar ini di negaranya masing-masing.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan kesepakatan global untuk mengatur dan melarang perdagangan internasional terhadap spesies yang terancam melalui ratifikasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978.

Turut hadir sebagai narasumber yang ahli pada bidangnya antara lain Debbie Banks—Head of Environmental Investigation Agency (Inggris), Jenny Machau—Executive at Enforcement & Protection Division Sarawak Forestry Corporation (Malaysia), dan Jessica Lee—Head of Avian Species Programmes and Partnership Mandai Nature Singapore (Singapura).

- Advertisement -spot_img
Artikel Terbaru

Presiden dan Mentan Kunjungi Kebun Kopi di Lampung Barat, Pacu Produksi Demi Kesejahteraan Petani

Trubus.id—Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak,...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img