Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya beberapa hari ini seolah menjadi penanda kuat tantangan pertanian Indonesia di masa mendatang. Banjir, cuaca kian tak menentu, serta meningkatnya tekanan hama dan penyakit tanaman bukan lagi cerita musiman. Di tengah situasi itulah CropLife resmi meluncurkan Sustainable Pesticide Management Framework (SPMF) di Indonesia. Program itu merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan praktik perlindungan tanaman berjalan lebih berkelanjutan, aman, dan selaras dengan tantangan perubahan iklim.
Pemilihan Indonesia sebagai negara ketiga di Asia setelah Vietnam dan Thailand untuk implementasi SPMF bukan tanpa alasan. Menurut President of the Industry Association CropLife Asia , Simone Barg, pertanian masih menjadi tulang punggung penyedia pangan sekaligus sumber penghidupan jutaan orang. “Kita harus makan dan terutama di Indonesia, kami mengerti betapa pentingnya pertanian itu,” ujar Simone. Ia menegaskan bahwa kehadiran SPMF di Indonesia merupakan pilihan yang “natural fit” karena besarnya peran sektor pertanian bagi ketahanan pangan nasional.
Fokus SPMF
SPMF bukan standar buatan industri semata. Kerangka itu mengacu langsung pada United Nations International Code of Conduct on Pesticide Management. “Ini bukan standar CropLife, ini standar Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Simone. Artinya pendekatan yang digunakan bersifat global, berbasis sains, dan dirancang untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan, tanpa mengorbankan produktivitas pertanian. SPMF hadir untuk mempromosikan praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, mendorong pemanfaatan teknologi baru, sekaligus memastikan seluruh prosesnya sejalan dengan standar internasional.
Meski baru diluncurkan secara resmi, berbagai aktivitas yang kini berada di bawah payung SPMF sejatinya telah berjalan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Chairman CropLife Indonesia, Kukuh Ambar Waluyo, mengatakan bahwa, CropLife bersama para pemangku kepentingan telah memulai program penggunaan pestisida yang baik dan benar, edukasi antipemalsuan, hingga inisiasi pengaturan penggunaan drone pertanian. “Dengan hadirnya SPMF, seluruh inisiatif tersebut kini disatukan dalam satu “rumah kolaborasi” yang lebih terstruktur dan terarah,” kata Kukuh.
Salah satu fokus utama SPMF yakni mempercepat adopsi teknologi dan inovasi di tingkat petani, tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan. Di antaranya melalui sistem e-submission untuk pendaftaran pestisida, benih, dan pupuk yang dilakukan secara daring. Sistem itu diharapkan membuat proses registrasi lebih transparan, terstandarisasi, dan berbasis sains, sehingga inovasi dapat lebih cepat sampai ke tangan petani.
Isu residu pestisida atau maximum residue limit (MRL) juga menjadi perhatian serius. Selama ini, perbedaan standar antarlembaga kerap menjadi kendala, terutama bagi produk pertanian yang ditujukan untuk ekspor. Melalui SPMF, CropLife mendorong harmonisasi MRL dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Bahkan, sebuah task force lintas sektor telah dibentuk untuk mempercepat proses itu sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global.
Di sisi lain, ancaman produk pestisida palsu masih membayangi petani. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyuluh, hingga petani terus dilakukan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pemalsuan bukan hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berisiko terhadap keselamatan dan lingkungan. Melalui SPMF upaya pemberantasan produk ilegal diperkuat dengan pendekatan sistematis dan berkelanjutan.
Sejalan visi pemerintah
Penggunaan drone pertanian menjadi salah satu topik yang banyak disorot dalam peluncuran SPMF. Teknologi itu dinilai mampu meningkatkan efisiensi aplikasi pestisida, menghemat air, dan mengurangi paparan langsung petani. Namun, hingga kini regulasi drone pertanian di Indonesia belum sepenuhnya tersedia. Menurut Kukuh penyusunan standard operating procedure (SOP) penggunaan drone terus dipercepat dan telah mencapai sekitar 80%. Harapannya Indonesia dapat segera memiliki regulasi drone pertanian yang jelas sehingga petani dan penyedia jasa merasa aman secara hukum.
Tantangan perubahan iklim menjadi benang merah dalam seluruh diskusi. Curah hujan ekstrem, banjir, dan peningkatan suhu berdampak langsung pada pola serangan hama dan penyakit tanaman. Dalam konteks itu, SPMF diposisikan sebagai kerangka yang relevan untuk membantu petani beradaptasi. “Peran SPMF di sini sangat strategis,” kata Presiden Direktur PT Syngenta Indonesia, Eryanto. Dengan kerangka yang jelas, inovasi dapat dihadirkan lebih cepat, disertai regulasi yang mendukung adopsinya di semua level petani.
SPMF juga sejalan dengan visi pemerintah Indonesia saat ini dalam mendorong swasembada pangan, efisiensi produksi, serta pertanian yang lebih ramah lingkungan. Menurut Eryanto keberhasilan mencapai tujuan besar itu mensyaratkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, peneliti, penyuluh, dan tentu saja petani.
“SPMF tidak membatasi antara pemerintah dengan CropLife, tapi semua stakeholder yang mempunyai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Eryanto. SPMF dirancang agar petani mendapatkan akses ke teknologi terbaik, sekaligus pendampingan agar teknologi tersebut digunakan secara tepat dan bertanggung jawab.
Dengan dukungan pendanaan jangka menengah dan rencana kerja yang terus berkembang, SPMF diharapkan menjadi fondasi penting bagi pengelolaan pestisida yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Bukan sekadar program jangka pendek, tetapi langkah bersama untuk memastikan pertanian nasional tetap produktif, aman, dan tangguh menghadapi perubahan iklim yang kian nyata. (Riefza Vebriansyah)
