Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Inggris resmi meluncurkan Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan berkelanjutan. Selain itu meningkatkan kepercayaan global terhadap produk hasil hutan Indonesia.
Peluncuran MFP Fase 5 merupakan kelanjutan kemitraan strategis Indonesia–Inggris yang telah terjalin sejak tahun 2000. Program yang didukung Foreign Commonwealth & Development Office (FCDO) itu menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong pengelolaan hutan yang transparan, inklusif, dan berorientasi hasil. Tujuan lainnya yakni mendukung pencapaian target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
MFP Jadi Forum Kolaborasi Perbaikan Tata Kelola Hutan
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa MFP merupakan forum kolaboratif lintas pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional. “Multi-Stakeholder Forestry Programme bukan program baru. Sejak fase pertama pada 2000, banyak capaian yang dihasilkan. Termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang berjalan dengan baik. Ditambah lagi Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA,” ujar Raja Juli.
Indonesia akan terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan, menjaga legalitas hasil hutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
“Kami menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang lebih baik agar daya dukung dan daya tampung hutan meningkat. Keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus dijaga. Program ini akan membantu mewujudkan hal tersebut,” kata Raja Juli.
Kerja Sama Global Hadapi Perubahan Iklim
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menilai kerja sama internasional menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan perlindungan hutan.
“Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi perubahan iklim sendirian. Masa depan hutan Indonesia merupakan isu penting bagi dunia dan membutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. Itu bertujuan agar keanekaragaman hayati dan tutupan hutan tetap terjaga,” ujar Dominic .
Kemitraan Indonesia–Inggris melalui MFP Fase 5 tidak hanya mendukung tujuan iklim dan keanekaragaman hayati, tetapi juga membuka peluang ekonomi. “Kolaborasi ini juga membuka peluang ekonomi. Termasuk bagi UMKM dan pelaku usaha dari Indonesia dan Inggris dalam pengembangan produk hasil hutan berkelanjutan,” tutur Dominic .
Target MFP Fase 5 hingga 2029
MFP Fase 5 berada di bawah arahan Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan kedua pemerintah serta para pemangku kepentingan terkait. Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak serta meningkatkan transparansi dan inklusivitas tata kelola kehutanan. Tujuan program lainnya yaitu menyempurnakan sistem keberlanjutan dan legalitas seperti SVLK serta memperluas akses pasar produk kehutanan Indonesia.
Hingga 2029, MFP Fase 5 menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang semakin kuat, konsisten diterapkan di lapangan, dan dipercaya pasar global. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam agenda iklim dan keanekaragaman hayati dunia, sejalan dengan komitmen FOLU Net Sink 2030.
