Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Kepastian itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, pada awal Februari 2026.
“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Trenggono. Ia menegaskan, pemerintah ingin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang, didukung pasokan protein ikan yang bermutu dengan harga yang tetap stabil.
Dalam paparannya, Trenggono menyebutkan KKP telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga pasokan ikan nasional. Pada periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Jumlah itu berasal dari perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sekitar 1,52 juta ton.
“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” kata Trenggono. Tak hanya fokus pada produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat ketersediaan ikan di delapan kota besar sebagai sentra konsumsi nasional. Hasilnya, status pasokan ikan secara nasional dinyatakan aman.
Sebagai langkah mitigasi, KKP menyiapkan pengamanan pasokan melalui optimalisasi stok gudang beku atau cold storage serta mendorong distribusi hasil perikanan budi daya. “Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” ujar Trenggono. KKP berharap dukungan dan sinergi dengan DPR RI terus terjaga agar pengamanan pasokan ikan selama Ramadan hingga Idulfitri berjalan optimal.
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian, KKP, Badan Pangan Nasional, Bulog, Perum BUMN, dan ID Food dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. “Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” tutur Titiek.
