Trubus.id — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia memperkenalkan Ocean Calculator, platform geospasial berbasis Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) yang mampu menghitung nilai ekonomi ekosistem laut dan pesisir secara cepat, akurat, dan berbasis data ilmiah.
Platform ini dirancang untuk menghitung nilai ekonomi berbagai ekosistem pesisir, seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Dengan memanfaatkan data geospasial, citra satelit, dan hasil penelitian, Ocean Calculator menyajikan informasi mengenai kondisi ekosistem beserta manfaatnya, mulai dari perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru, hingga dukungannya terhadap penghidupan masyarakat pesisir.
Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya laut yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, mengatakan Ocean Calculator dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun ocean accounting, yakni sistem yang mengintegrasikan informasi lingkungan dan ekonomi untuk mendukung pembangunan kelautan berbasis bukti ilmiah.
“Ocean Calculator dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun ocean accounting, yakni sistem yang mengintegrasikan informasi lingkungan dan ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Kami berharap platform ini terus berkembang dan menjadi bagian dari penguatan kebijakan kelautan yang berbasis bukti ilmiah,” ujar Koswara dalam keterangan resmi, Selasa (30/6).
Purwarupa Ocean Calculator diperkenalkan pada kegiatan Pengenalan dan Lokakarya Teknis Ocean Calculator yang digelar di Jakarta pekan lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia. Platform tersebut dikembangkan sejak 2024 oleh WRI Indonesia bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Australia dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program KONEKSI.
Salah satu keunggulan Ocean Calculator adalah penerapan pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Fitur ini memungkinkan pengguna memahami keterkaitan antara kondisi ekosistem laut dengan kelompok masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir. Dengan demikian, pembangunan wilayah pesisir diharapkan dapat berlangsung lebih adil, inklusif, dan memberikan manfaat yang merata.
Perwakilan Australia Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Jacqui Lord, menilai keberadaan platform tersebut penting mengingat tekanan terhadap wilayah pesisir akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia terus meningkat.
“Dengan semakin besarnya tekanan terhadap wilayah pesisir akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, diperlukan instrumen yang mampu menilai manfaat ekosistem secara lebih komprehensif. Kami berharap Ocean Calculator dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengelolaan laut dan pesisir yang berkelanjutan di Indonesia,” katanya.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menjelaskan Ocean Calculator telah menjalani uji coba awal pada Februari 2026. Saat ini platform tersebut telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Data Konservasi (SIDAKO) dan dapat diakses masyarakat melalui laman sidako.kkp.go.id sebagai pusat data konservasi ekosistem Indonesia.
Menurut Firdaus, Ocean Calculator membantu berbagai pemangku kepentingan memahami nilai strategis ekosistem laut beserta kontribusinya terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir.
Sementara itu, Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, mengatakan Ocean Calculator dapat dimanfaatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, maupun sektor swasta untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dalam mendukung investasi dan pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus didasarkan pada data dan ilmu pengetahuan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Kehadiran Ocean Calculator menjadi salah satu langkah KKP dalam memperkuat tata kelola kelautan yang modern, terukur, dan mendukung implementasi ekonomi biru di Indonesia.
 bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia){kind=link}