Kenaikan harga kedelai impor yang terjadi belakangan ini kembali menunjukkan bagaimana gejolak ekonomi global dapat langsung dirasakan oleh rumah tangga hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Dosen Sekolah Bisnis IPB University, Dr. Tanti Novianti, menjelaskan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor membuat industri tahu dan tempe sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika pasar global.
“Tempe dan tahu merupakan sumber protein rakyat yang bahan bakunya hingga saat ini masih didominasi impor, sekitar 90–95 persen. Ketika dolar AS menguat atau rupiah melemah, harga kedelai impor otomatis menjadi lebih mahal dalam rupiah meskipun harga kedelai dunia relatif tetap,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya produksi pengrajin tahu dan tempe. Namun, kemampuan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual sangat terbatas karena produk ini dikonsumsi oleh berbagai lapisan masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga.
Para pengrajin pun dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga dengan risiko kehilangan pelanggan, mempertahankan harga dengan mengecilkan ukuran produk atau menekan keuntungan, atau mengurangi produksi yang dapat berdampak pada pendapatan pekerja dan keberlangsungan usaha.
“Pelemahan rupiah membuat biaya produksi naik lebih cepat dibanding kemampuan UMKM menyesuaikan harga jual. Inilah yang membuat banyak pengrajin merasa terimpit,” katanya.
Dr. Tanti menilai, tingginya ketergantungan impor merupakan persoalan utama. Saat ini, produksi kedelai nasional masih jauh dari kebutuhan dalam negeri yang mencapai sekitar 2,5–2,7 juta ton per tahun. Selain itu, produktivitas kedelai lokal juga masih relatif rendah dibanding negara produsen utama dunia.
Ada Peluang Penguatan Produksi Dalam Negeri
Meski demikian, ia menilai peluang untuk memperkuat produksi kedelai nasional masih terbuka lebar. Indonesia memiliki potensi lahan, pasar domestik yang besar, serta peluang pengembangan varietas unggul yang sesuai kebutuhan industri.
“Petani perlu diberikan insentif ekonomi yang jelas. Tidak cukup hanya mendorong mereka menanam kedelai, tetapi juga harus ada kepastian harga, pasar, benih, teknologi, dan pendampingan,” jelasnya.
Dalam jangka pendek, ia mendorong pemerintah memperkuat stabilisasi harga kedelai, pengawasan distribusi, serta memperluas akses pembiayaan murah bagi UMKM melalui skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara dalam jangka panjang, peningkatan produksi kedelai lokal, penguatan koperasi pengrajin, pengembangan riset varietas unggul, serta modernisasi industri tahu-tempe menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi juga protein rakyat seperti tempe dan tahu. Karena itu, kebijakan yang melindungi pengrajin sekaligus memperkuat produksi kedelai lokal perlu terus didorong agar usaha tetap berkelanjutan dan pangan tetap terjangkau bagi masyarakat,” pungkasnya.
