Pandeglang- Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui perbaikan sistem irigasi menjadi pokok pembahasan dalam seminar daring bertajuk Optimalisasi Irigasi Mendukung Swasembada Pangan yang digelar via Zoom pada Rabu (15/10) pagi. Acara berlangsung dari pukul 08.30 hingga sekitar 11.00 dengan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang, mulai dari praktisi pertanian hingga perwakilan petani.
Seminar menghadirkan Jejen (Penyuluh Pertanian Kecamatan Cikeusik, Pandeglang), Eko Nugroho Putro, S.Kom., M.A.P. (Kepala Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian), Dhani Gartina, S.Kom., M.T., serta Kartono (Ketua Kelompok Tani Sukatani, Desa Cikeusik). Diskusi berfokus pada peningkatan efisiensi irigasi, penataan lahan pertanian, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat program swasembada pangan.
Dalam pemaparannya, Dhani Gartina menyampaikan bahwa produksi beras mengalami peningkatan signifikan pada periode Agustus hingga Oktober. Pemerintah menargetkan capaian jangka menengah sebesar 33,19 juta ton beras dan berupaya mempertahankan tren positif tersebut hingga tahun-tahun mendatang. Dukungan kebijakan dan kolaborasi antarinstansi disebut sebagai langkah penting dalam mempercepat pencapaian target tersebut.
Tiga jenis lahan sawah menjadi fokus utama pembahasan: sawah beririgasi dengan jaringan primer hingga tersier, sawah tadah hujan yang membutuhkan dukungan pompanisasi dan perpipaan, serta sawah pasang surut yang memerlukan pengelolaan tata air yang lebih baik. Para narasumber juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan provinsi, kabupaten, dan lembaga seperti BBWS/BWS untuk menyatukan arah kebijakan pengelolaan irigasi.
Peningkatan akurasi data turut menjadi perhatian. Narasumber menegaskan perlunya verifikasi berlapis terhadap data primer (lapangan dan petani), sekunder (laporan daerah), dan tersier (publikasi nasional). Langkah ini diharapkan dapat memastikan program intervensi irigasi diterapkan tepat sasaran, terutama di lahan yang memiliki status tata guna khusus.
Seorang peserta menyoroti persoalan administratif terkait lahan sawah yang berada di kawasan hutan produksi, namun masuk dalam data LBS. Dalam komentarnya ia berharap, “Semoga nanti ada intervensi terhadap lokasi sawah yang masuk dalam kawasan hutan produksi tetapi juga masuk dalam data LBS, agar program irigasi bisa masuk juga.” Usulan tersebut mendapat perhatian karena mencerminkan kendala nyata di lapangan.
Jejen dan Kartono turut menekankan bahwa peran petani melalui kelompok tani dan komisi irigasi sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi air dan pemeliharaan saluran irigasi. Dengan keterlibatan aktif petani, program pemerintah dapat memberikan hasil yang lebih berkelanjutan.
Seminar diakhiri dengan sejumlah rekomendasi, antara lain memperkuat kapasitas penyuluh serta brigade pangan di tingkat lokal, memperjelas pembagian kewenangan antarinstansi, dan mempercepat validasi data lahan untuk mendukung pelaksanaan program perpipaan, pompanisasi, serta perbaikan saluran air secara tepat waktu.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga teknis, dan petani, para narasumber optimistis optimalisasi irigasi mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan bukan sekadar angka capaian, melainkan kesejahteraan nyata bagi petani dan kestabilan pangan nasional.
(Naya Maura Denisa)
