Trubus.id— Harga anjlok, pabrik besar tutup, dan alih fungsi lahan besar-besaran mengancam keberlangsungan hidup industri karet di Jambi. Indikator adanya ancaman eksistensi karet alam di Provinsi Jambi tergambar dari indikator volume ekspor year on year (YoY) pada Januari— April 2023 yang menurun.
Menurut data Badan Pusat Statistika, penurunan itu sebesar 13% dibandingkan dengan 2022. Sementara secara nilai ekspor karet Provinsi Jambi (YoY) untuk periode sama menurun sebesar 33,7%.
Menurut Dosen Pertanian Berkelanjutan ITS NU Jambi, Angga Eko Emzar, melihat situasi Provinsi Jambi saat ini, maka dapat dikategorikan dua ancaman yang dihadapi yaitu ancaman dari dalam dan luar.
Ancaman dari dalam yang dirasakan dan tengah berlangsung saat ini yaitu kekurangan bahan baku yang terus berlanjut mengingat sumber bahan baku dari kebun petani telah banyak beralih fungsi.
Ancaman kedua yaitu adanya regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi itu semakin membuat sektor karet Indonesia dalam posisi sulit dan tertekan. Saat ini tengah diupayakan joint task force antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa.
“Hal itu merupakan langkah yang baik, hanya ada beberapa catatan berkaca dari praktik-praktik regulasi Uni Eropa sebelumnya,” ujar Angga.
Catatan itu antara lain joint task force hanya sebagai salah satu cara Uni Eropa memberikan konsultasi kepada negara mitra sehingga dinilai memiliki peluang yang sangat kecil untuk membatalkan penerapan regulasi EUDR.
Selain diplomasi, Indonesia harus menyusun langkah persiapan untuk mitigasi EDUR mengingat negara-negara konsumen besar lainnya seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tengah mempersiapkan regulasi serupa.
Nantinya Amerika Serikat dan Tiongkok akan melihat cerita sukses dari EUDR untuk dapat diimplementasikan. Ketentuan-ketentuan dalam regulasi itu menyulitkan Indonesia jika tak serius mengatasi masalah yang ada. Mengingat saat ini bermunculan negara-negara produsen baru yang mayoritas dari dunia ketiga atau Afrika dan beberapa di Asia.
“Contoh Pantai Gading dan Kamboja yang beberapa tahun belakangan secara mengejutkan mengalami perkembangan yang pesat dan masuk ke dalam jajaran 4 dan 7 besar negara produsen utama karet dunia,” papar Angga.
Hingga saat ini, negara-negara itu masih melakukan upaya peningkatan produktivitas dan ekspansi perluasan kebun karet. Negara-negara itu berpeluang menggantikan porsi ekspor Indonesia jika kita tidak dapat memenuhi ketentuan EUDR dan masih memiliki permasalahan kekurangan bahan baku.
Menurut Angga, pemerintah baik daerah maupun pusat perlu bersinergi untuk menyusun langkah strategis penyelamatan sektor karet alam. Sinergi itu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Nasi belum menjadi bubur. Pihak-pihak terkait masih memiliki kesempatan memperbaiki permasalahan karet,” jelasnya.
Langkah awal bisa dengan memperkuat lobi internasional bersama-sama dengan negara produsen karet lainnya terutama Thailand dan Malaysia. Negosiasi itu terkait sustainability termasuk regulasi EUDR.
Solusi lainnya yakni membentuk satu lembaga khusus di sektor karet alam dari hulu-hilir yang memiliki otoritas penuh baik di ranah nasional dan daerah. Lembaga itu bertugas memberikan rekomendasi kebijakan strategis, mencari sumber pendanaan, dan menjalankan program-program strategis perbaikan sektor perkaretan nasional dan daerah.
