Perubahan iklim kini semakin nyata dirasakan di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat periode 2023–2025 sebagai tiga tahun terpanas dalam sejarah pengamatan modern. Sementara itu, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memprediksi suhu rata-rata global pada 2026–2030 akan berada pada kisaran 1,3–1,9 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Kondisi itu meningkatkan risiko cuaca ekstrem, seperti kekeringan, banjir, hingga ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Melansir dari laman Universitas Gadjah Mada (UGM), Dosen Departemen Geografi Lingkungan, Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., menilai bahwa kondisi tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan penanganan cepat dan terintegrasi. Menurutnya, dampak perubahan iklim yang semakin luas telah mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia.
“Fenomena perubahan iklim di Indonesia telah menimbulkan dampak besar dan mengganggu kehidupan manusia, sehingga dapat disebut sebagai krisis iklim yang memerlukan tindakan segera,” ujar Emilya.
Ia menjelaskan bahwa dunia sebenarnya telah bersepakat menahan kenaikan suhu global agar tidak melampaui 1,5 derajat Celcius melalui Paris Agreement pada 2015. Namun, setelah satu dekade berjalan, target tersebut belum tercapai. Kenaikan suhu bumi yang terus berlangsung menunjukkan upaya pengurangan emisi karbon secara global belum mampu menekan laju pemanasan secara signifikan.
Peningkatan suhu udara, lanjutnya, berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan air, mempercepat penguapan, serta meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, pola hujan menjadi semakin sulit diprediksi. Pergeseran musim hujan dan kemarau kini kian sering terjadi, disertai peningkatan intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir, longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.
Dampak tersebut paling terasa di sektor pertanian. Perubahan pola tanam, meningkatnya risiko gagal panen, serangan hama yang kembali muncul, hingga penurunan produktivitas menjadi tantangan yang dihadapi petani saat ini.
Dalam jangka pendek, perubahan iklim ekstrem berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat, kebutuhan air dan energi, serta menurunkan produktivitas pertanian. Sementara dalam jangka panjang, ancamannya jauh lebih kompleks, mulai dari melemahnya ketahanan pangan dan sumber daya air, kerusakan ekosistem, kenaikan muka air laut, hingga kerugian sosial dan ekonomi yang semakin besar.
Oleh karena itu, aspek risiko perubahan iklim perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Emilya mencontohkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat meningkatkan emisi karbon dan menurunkan kemampuan serapan karbon. Dampaknya, risiko urban heat island meningkat, kemampuan resapan air menurun, dan potensi banjir semakin besar.
Hal tersebut dipicu oleh alih fungsi hutan, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di kawasan rawan banjir, permukiman di lereng curam, serta berkurangnya kawasan resapan air.
Sebaliknya, penerapan tata kelola ruang berbasis daya dukung lingkungan dinilai mampu menjadi solusi. Integrasi strategi mitigasi dan adaptasi, serta penerapan solusi berbasis alam (nature-based solution) melalui pembangunan blue and green infrastructure menjadi langkah penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengurangan emisi gas rumah kaca melalui dekarbonisasi, pemanfaatan energi terbarukan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan gambut, pembangunan infrastruktur penyimpanan air seperti embung, hingga peningkatan literasi iklim masyarakat.
“Menghadapi perubahan iklim perlu menggabungkan mitigasi dan adaptasi, yakni mengurangi penyebab perubahan iklim sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan,” pungkas Emilya.
){kind=link}