TRUBUS.ID – Surplus pangan nasional belum menjamin masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Dosen Ekonomi Pertanian dan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Gilang Wirakusuma, S.P., M.Sc., menilai persoalan tersebut berkaitan dengan tata niaga, biaya logistik, dan distribusi pangan.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional 2026 yang dimutakhirkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per September 2026, stok akhir beras diperkirakan mencapai 16,06 juta ton. Adapun cabai rawit diproyeksikan surplus 60.283 ton.
Meski demikian, surplus di tingkat nasional belum tentu mencerminkan ketersediaan komoditas di setiap wilayah. Menurut Gilang, neraca pangan merupakan perhitungan agregat yang menggambarkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan dalam periode tertentu.
Sementara itu, harga pangan terbentuk melalui interaksi pasokan dan permintaan pada waktu serta lokasi tertentu. Oleh karena itu, stok yang melimpah secara nasional belum tentu dapat memenuhi kebutuhan konsumen di wilayah tertentu.
“Tidak semua kapasitas produksi kemudian stok itu mengalir atau dapat diinteraksikan pada hubungan supply and demand di pasar,” ujar Gilang pada Selasa (13/10/2026).
Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah biaya logistik dan distribusi. Surplus komoditas di sentra produksi tidak serta-merta membuat harga di wilayah konsumen lebih rendah. Pasalnya, pemindahan komoditas dari satu daerah ke daerah lain membutuhkan biaya tambahan.
Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, kenaikan biaya energi, serta keterbatasan pembiayaan untuk perbaikan infrastruktur turut meningkatkan biaya dan risiko pengiriman.
Akibatnya, harga yang dibayarkan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh harga komoditas di tingkat petani, tetapi juga biaya yang muncul selama proses distribusi.
“Harga itu bukan hanya dibentuk dari kapasitas produksi atau harga di farm gate, tetapi juga beban harga yang timbul dari proses distribusi,” jelasnya.
Perbaikan rantai pasok menjadi salah satu aspek penting untuk mengatasi kesenjangan antara surplus pangan nasional dan keterjangkauan komoditas di tingkat konsumen. Distribusi yang lebih efisien diharapkan dapat membantu menyalurkan hasil produksi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan.
