Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan menggelar Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Program Hilirisasi Perkebunan pada Rabu (12/11/2025) di Jakarta. Acara itu menjadi langkah awal memperkuat sinergi lintas lembaga agar hilirisasi berjalan efektif, transparan, dan berdampak bagi petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan nasional. Ia menyebut sektor hulu sudah kuat, namun sektor hilir masih perlu didorong untuk menekan impor dan membuka lapangan kerja.
Pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa hilirisasi menjadi tindak lanjut arahan Presiden untuk meningkatkan produksi komoditas strategis. Ia menegaskan bahwa pengembangan hilir harus mampu menambah nilai, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Kementan mendorong hilirisasi agar membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani,” ujar Roni. Ia menambahkan bahwa penguatan hilir menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
Fokus Program dan Anggaran
Ditjen Perkebunan mengalokasikan anggaran Rp9,95 triliun secara multiyears selama 2025–2027 untuk mendukung pelaksanaan hilirisasi. Dana itu diprioritaskan pada pengembangan produktivitas komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala.
Total kawasan yang ditargetkan mencapai 870.890 hektare dengan potensi menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja. Pada tahun pertama, pengembangan diarahkan pada 131.834 hektare lahan di berbagai sentra perkebunan nasional.
Dukungan pemerintah mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan dan penanaman. Program itu diharapkan memperkuat kemampuan petani dalam mengembangkan komoditas berbasis nilai tambah.
Roni menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam keberhasilan hilirisasi. Ia menyebut bahwa peran BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok milenial pertanian sangat diperlukan.
Pengawalan oleh Kejaksaan
Kementan turut menggandeng Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengamanan dan pengawasan pelaksanaan program strategis tersebut. Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementan.
Ia mengatakan proyek hilirisasi memberikan dampak langsung kepada masyarakat karena benih yang disalurkan menyentuh petani secara langsung. Kejaksaan berkomitmen mengawal jalannya program agar tetap tepat sasaran dan sesuai target.
Dorong Ekspor dan Nilai Tambah
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, menjelaskan bahwa pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) selama tiga tahun diarahkan untuk memperkuat ekspor. Ia menegaskan bahwa hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
“Kita ingin memperbesar potensi ekspor sesuai arahan Presiden dan Menteri Pertanian,” ujarnya. Baginda menekankan bahwa keberhasilan program membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu disebut sebagai prioritas utama dalam pengembangan hilir. Ia optimistis manfaat program akan dirasakan langsung oleh petani jika sinergi lintas sektor berjalan konsisten.
Gerakan Bersama untuk Kesejahteraan Petani
Entry Meeting sekaligus penandatanganan Pakta Integritas antara Ditjen Perkebunan dan Kejaksaan Agung memperkuat komitmen menjalankan hilirisasi secara tepat sasaran. Kementan menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis membangun kemandirian dan kesejahteraan petani.
“Dengan dukungan semua pihak, kami ingin memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar bermanfaat untuk rakyat,” tegas Baginda. Ia menambahkan bahwa hilirisasi bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan gerakan bersama memperkuat ekonomi dan kemakmuran petani.
