Trubus.id—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pasar ekspor udang selain ke Amerika Serikat. Hal itu terjadi di tengah upaya pemerintah menyelesaikan persoalan anti dumping dan countervailing duties (CVD).
KKP membuka akses pasar alternatif untuk komoditas udang Indonesia di sejumlah Negara seperti kawasan Asia, Afrika, hingga Eropa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan pasar alternatif itu juga Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Selatan.
Menteri Trenggono juga melihat potensi Tiongkok sebagai pasar ekspor udang Indonesia. Pasalnya pada 2018—2022 pertumbuhan pasar udang Tiongkok mengalami peningkatan signifikan yakni 49% per tahun. Jumlah itu mencapai USD6,3 miliar pada tahun 2022, sementara market share Indonesia masih sangat kecil, yaitu baru 1,8% pada tahun tersebut.
Dalam upaya membuka akses pasar alternatif Menteri Trenggono juga mendorong konsolidasi dan partisipasi aktif para petambak, supplier, pengolah, asosiasi udang, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Perkumpulan Penyelenggaraan Jasa Boga Indonesia (PPJI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Hotel, restoran dan kafe untuk meningkatkan serapan pasar domestik.
Menteri Trenggono juga meminta agar inovasi terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar. “Tentu sinergi dengan pelaku usaha sangat penting, dan kami sangat senang dengan optimisme pelaku usaha udang terhadap komoditas ini. Jangan lupa juga inovasi produk udang ready to cook dan ready to eat untuk menjawab kebutuhan dan trend pasar,’’ ujar Menteri Trenggono dilansir dari laman KKP.
Senada dengan hal itu Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo menuturkan pihak nya tengah menganalisis pasar udang baik global maupun domestik. Untuk hasilnya nanti akan didistribusikan secara berkala pada perlaku usaha.
“Seperti yang pak Menteri sampaikan bahwa sinergi dan kolaborasi penguatan udang sangat penting mengingat tingginya potensi komoditas ini,” tutur Budi.
 mendorong pasar ekspor udang selain ke Amerika Serikat. Hal itu terjadi di tengah upaya pemerintah menyelesaikan persoalan anti dumping dan countervailing duties (CVD).){kind=link}