Trubus.id— Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan ruang laut harus memberikan manfaat bagi daerah. Khususnya memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ruang laut adalah inti atau core dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Bila kehancuran dimulai dari laut, maka berakhirlah kehidupan,” ujar Trenggono.
Dalam pemberian izin pemanfaatan ruang laut, Trenggono juga meminta agar diawasi secara ketat sehingga benar-benar dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan ekonomi bagi daerahnya.
Tak hanya itu, Menteri Trenggono juga mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor pengelolaan ruang laut dan terus mengawal pelaksanaannya agar ekologi tetap terjaga.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo menerangkan pengelolaan ruang laut telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan.
Tekanan pembangunan dan dampak perubahan iklim telah menjadikan laut semakin terdegradasi. Tanpa pengelolaan yang baik maka laut tidak akan mampu lagi menjadi sumber kehidupan.
“Pengelolaan kawasan konservasi laut sangat berperan dalam membantu memastikan keberlanjutan penyediaan jasa ekosistem dari laut,” kata Victor.
Lebih lanjut, Victor menyebut KKP menargetkan luasan kawasan konservasi laut menjadi 30 persen dari luas laut teritorial pada tahun 2045 atau 97,5 juta hektar.
“Tahun lalu, luas kawasan konservasi di Indonesia telah mencapai luasan 28,9 juta hektar dimana 58,23 persen dari total kawasan konservasi masih dikelola minimum, 40,51 persen dikelola optimum dan 1,27 persen kawasan dikelola berkelanjutan. Ini menjadi penyemangat untuk semakin mendorong akselerasi pengelolaan efektif kawasan konservasi di Indonesia,” papar Victor.
