Pertaruhan Kualitas Udara di DKI Jakarta

Trubus.id — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengendalian BBM subsidi di DKI Jakarta. Pengendalian konsumsi BBM penting untuk menjaga kualitas udara. Mewujudkan mimpi DKI Jakarta sebagai daerah layak huni, serta berkeadilan dari sisi ekonomi dan ekologi. Apalagi, DKI Jakarta sebagai barometer nasional.

Menurut Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, untuk mewujudkan hal tersebut, ada dua hal yang tidak bisa terpisahkan, yaitu pengendalian kendaraan pribadi dan pengendalian bahan bakar.

“Kalau kita berbicara transportasi publik, tentu kita juga akan  membahas bahan bakar,” kata Tulus, saat diskusi publik bersama Kantor Berita Radio (KBR) secara virtual, Selasa (08/11).

Tulus menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerap melupakan hal itu. Saat kebijakan menyasar pengendalian kendaraan pribadi, Pemprov DKI Jakarta cenderung abai pada pengendalian bahan bakar.

Bandingkan dengan kota-kota besar di Eropa, kata Tulus, mayoritas sudah menggunakan bahan bakar Euro 4 hingga Euro 6. Bahan bakar berkualitas ramah lingkungan berdampak positif bagi kondisi lingkungan.

“Kita sangat ketinggalan dalam hal ini,” tegasnya.

Berdasarkan data yang ada pada YLKI, polusi udara di DKI Jakarta bermula dari kendaraan pribadi, di samping Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) atau industri.

“Apalagi kita tahu sepeda motor sudah masuk di gang-gang, artinya itu ada polusi udara, polusi suara. Ini saya kira yang harus diantisipasi secara ketat oleh Pemprov DKI,” jelasnya.

Menurutnya, jika Pemprov DKI Jakarta ingin menurunkan gas emisi, cara yang bisa digunakan adalah menggunakan jenis bahan bakar yang ramah lingkungan. Di samping itu, menganjurkan masyarakat untuk bermigrasi menggunakan angkutan umum, seperti Transjakarta, KRL, MRT, ataupun LRT.

“Agar masyarakat mau bermigrasi menggunakan angkutan umum, Pemprov DKI perlu meningkatkan layanannya, seperti menyediakan transportasi publik massal yang banyak dan tinggi kapasitasnya, yang dengan mudah bisa digunakan oleh masyarakat,” tuturnya.

Permasalahan lain, Tulus menyatakan dari sisi keadilan ekonomi, masih banyak ditemukan pemilik mobil memakai produk BBM bersubsidi. Hal ini menurutnya, membuktikan masih belum ada keadilan dari sisi ekonomi.

“Bagaimana tidak, orang mempunyai kendaraan roda empat yang kita anggap mampu, malah merebut hak BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya.

Menurut Dr. Syafrin Liputo, A.T.D., M.T., Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kebijakan transportasi di Jakarta sudah sejalan dengan pengendalian subsidi BBM. Hal ini karena manajemen operasional transportasi publik sudah memenuhi standar yang sudah ditetapkan, baik peraturan menteri perhubungan maupun dalam peraturan gubernur.

“Tentu untuk ekspektasi masyarakat mendapatkan layanan umum terbaik, itu bisa dipenuhi. Begitu ekspektasi masyarakat dipenuhi, maka yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih ke layanan angkutan umum,” kata Syafrin.

Syafrin menilai semakin masif orang beralih menggunakan transportasi publik, secara umum kebutuhan BBM untuk kendaraan pribadi akan menurun. Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan signifikan angka pengguna transportasi publik.

Penumpang transportasi publik meningkat

Syafrin menjelaskan pada 2016/2017, sebelum layanan transportasi publik diintegrasikan secara masif, penumpang transportasi publik hanya 350 ribu per hari. Setelah semua layanan umum diintegrasikan secara utuh dan masif, seperti rute, sarana prasarana, jadwal, tarif pembayaran, serta integrasi data dan informasi, terjadi peningkatan penumpang signifikan.

“Berdasarkan data kami, penumpang Transjakarta naik 3 kali lipat. Semula pada 2016/2017 jumlah penumpang hanya 350 ribu per hari,  dan naik pada Januari 2020, mencapai 1.040.000 penumpang,” jelasnya.

Artinya, kata Syafrin, dengan adanya migrasi pengguna kendaraan pribadi ke layanan transportasi publik bisa menghemat kebutuhan konsumsi BBM. Dengan begitu, ia menilai upaya-upaya yang telah dilakukan sudah sejalan dengan pengendalian konsumsi BBM di DKI Jakarta.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, mencatat sejak September 2022, atau mulai adanya kenaikan BBM subsidi hingga awal November, kualitas udara di DKI Jakarta terbilang membaik.

“Jadi Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang tercatat di kami (KLHK), itu tren nilainya menurun, dengan kualitas udara makin baik. Itu data dari 6 stasiun pemantau kualitas udara di Jakarta. Tetapi kami belum menghitung pasti berapa persentase penurunannya,” jelas Luckmi Purwandari, S.T., M.Si., Direktur Pencemaran udara KLHK.

Luckmi menduga ada dua penyebab tren kualitas udara di DKI Jakarta bisa membaik. Pertama, karena ada kenaikan harga BBM subsidi, masyarakat banyak yang beralih menggunakan layanan transportasi publik. Kedua, bisa dari sisi bahan bakar saat ini yang mungkin kualitasnya lebih baik sehingga pengaruhnya bagus untuk lingkungan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi nanti akan diikuti dengan kebijakan lain yang mendorong ke arah perbaikan kualitas udara.

“Misalnya kendaraan yang bisa memenuhi baku mutu emisinya, tingkat pajaknya akan lebih ringan, dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor yang hasil uji emisinya melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Ini sedang digodok peraturan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, menurut Tri Yuswidjajanto Zaenuri, dari Kelompok Keahlian Konversi Energi, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), saat ini BBM bukan hanya menjadi komoditas energi, melainkan sudah menjadi komoditas beragam, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik.

“Sebetulnya harus disederhanakan, apa pun kepentingan politiknya ujung akhirnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat atau rakyat Indonesia,” tuturnya.

Artinya, imbuh Zaenuri, ada kepentingan yang lebih besar di balik itu semua, yakni keberlangsungan negara dan masyarakat di masa mendatang. Dengan demikian, berbagai pihak sudah seharusnya menjaga lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Kiat menjaga lingkungan yang bisa dilakukan dengan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan.