Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman di sejumlah wilayah Indonesia. Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Priyono Suryanto, mendorong penguatan sistem penjagaan hutan agar pencegahan tidak hanya dilakukan saat kebakaran terjadi.
Dilansir dari laman UGM, Sabtu (22/8/2026), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 9 Agustus 2026 mencatat luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 28.680,47 hektare, disusul Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare dan Kalimantan Selatan 383,07 hektare.
Menurut Priyono, Indonesia sebenarnya memiliki modal kelembagaan yang kuat dalam menghadapi karhutla. Berbagai unsur seperti TNI, Polri, kementerian, BNPB, pemerintah daerah, Manggala Agni, masyarakat, dan dunia usaha dapat bergerak bersama ketika kebakaran terjadi.
Namun, kekuatan tersebut dinilai masih lebih banyak muncul ketika kondisi sudah menjadi krisis. Sistem penjagaan hutan yang berjalan sebelum kebakaran terjadi perlu diperkuat agar risiko dapat dikenali dan ditangani lebih dini.
“Gotong royong Indonesia kuat sebagai respons, tetapi belum cukup kuat sebagai struktur penjagaan,” ujar Priyono, yang juga Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI).
Ia menjelaskan, program pencegahan karhutla sebenarnya telah tersedia. Persoalannya adalah bagaimana menjaga kontinuitas, integrasi, dan pelaksanaannya setelah situasi darurat berakhir.
Risiko kebakaran juga tidak hilang ketika api telah padam.
Kondisi gambut, aktivitas ekonomi, perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, serta dinamika sosial terus memengaruhi kerentanan suatu kawasan terhadap kebakaran. Karena itu, Priyono mendorong terbentuknya ekosistem penjagaan hutan yang tetap aktif sepanjang waktu.
Pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, aparat, dan organisasi terkait perlu terus terhubung untuk memantau perubahan bentang alam, menjaga fungsi ekologis, mengembangkan pengetahuan, dan melakukan intervensi dini.
Priyono juga menilai pengalaman Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) penting untuk dipertahankan. Pengetahuan mengenai restorasi, pembasahan gambut, pemberdayaan masyarakat, hingga paludikultur merupakan aset yang dapat menjadi dasar penguatan pencegahan karhutla.
Ia mengusulkan tiga perubahan strategis, yakni mengubah gotong royong saat krisis menjadi gotong royong untuk menjaga hutan, menjadikan pengalaman penanganan sebagai memori strategis nasional, serta menggeser ketahanan reaktif menjadi ketahanan antisipatif.
Menurut Priyono, keberhasilan penanganan karhutla tidak seharusnya hanya diukur dari kemampuan mengerahkan operasi pemadaman besar. Keberhasilan yang lebih tinggi adalah ketika risiko dan kerentanan dapat dikurangi sebelum api muncul sehingga kebutuhan terhadap operasi pemadaman berskala besar semakin berkurang.
Foto: wikimedia.org
