Kementerian Pertanian (Kementan) mulai membahas penyusunan Rencana Produksi Nasional (RPN) penyediaan dan kebutuhan ayam ras tahun 2026 sebagai langkah menjaga kestabilan pasokan daging ayam dan telur hingga 2028. Pembahasan yang berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) pada Rabu (8/12) itu dihadiri perwakilan berbagai kementerian dan lembaga terkait. RPN disusun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan protein hewani, mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta melindungi keberlanjutan usaha peternak kecil.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menyampaikan bahwa penyusunan RPN 2026 mempertimbangkan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta proyeksi jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 292,48 juta jiwa pada 2028. “Kami menyusun RPN untuk menjaga pasokan daging ayam dan telur tetap seimbang, dengan memperhitungkan kinerja pembibitan, biosekuriti, pelaporan produksi, hingga kapasitas rumah potong unggas dan rantai dingin,” ujarnya dilansir pada laman Ditjen PKH.
Pembahasan RPN juga dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi para pemangku kepentingan di sektor perunggasan dalam rangka implementasi Permentan Nomor 10 Tahun 2024. Selain itu, kegiatan ini menjadi forum penyampaian RPN 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan pangan unggas nasional pada 2028.
Penetapan alokasi pemasukan Grand Parent Stock (GPS) ayam ras mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang dirancang Tim Analisa Penyediaan dan Kebutuhan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Evaluasi mencakup kinerja pembibitan, kemitraan, ekspor, biosekuriti, pelaporan produksi, hingga kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU). Menurut Hary, pengaturan yang ketat diperlukan untuk mencegah kelebihan pasokan yang berpotensi merugikan peternak sekaligus memastikan kebutuhan nasional tetap terpenuhi.
Kebijakan ini diarahkan untuk menutup potensi kesenjangan pasokan dan permintaan di tengah situasi global yang penuh tekanan, seperti krisis pangan dan perubahan iklim. Proyeksi lonjakan kebutuhan mulai 2027, seiring perluasan program gizi, menjadi variabel penting dalam penentuan alokasi produksi. Konsolidasi pembibitan melalui unit breeding farm juga didorong guna meningkatkan efisiensi kandang dan hatchery.
Triyoso Purnawarman, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB sekaligus koordinator tim analisa, menuturkan bahwa pengaturan GPS dan penguatan produksi dalam negeri perlu dihitung secara seksama agar sejalan dengan peningkatan kebutuhan ayam dan telur untuk program MBG. “Penetapan alokasi GPS harus berbasis kebutuhan riil di lapangan. Kapasitas kandang dan hatchery sebenarnya sudah mencukupi, tetapi pengaturan di sisi hulu harus lebih presisi dari GPS hingga produksi di hatchery,” jelasnya.
RPN 2026 disiapkan sebagai upaya bersama pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan ayam dan telur. Kementan menegaskan pentingnya komitmen industri dalam menjaga kontinuitas produksi, kestabilan harga, serta penyerapan hasil panen peternak kecil melalui fasilitas RPHU.
 mulai membahas penyusunan Rencana Produksi Nasional (RPN) penyediaan dan kebutuhan ayam ras tahun 2026){kind=link}