Kelola Jagung untuk Peternak

Upaya menyinergikan surplus jagung dan kebutuhan pakan ternak.

Trubus — Konsumsi jagung untuk konsumsi langsung di Indonesia hanya 4—10%. Artinya yang mengonsumsi jagung amat sedikit. Mengapa harga jagung kerap bergejolak? Itu karena besarnya kebutuhan industri pakan terhadap jagung yang mencapai 90—96% dari konsumsi jagung nasional. Lonjakan harga jagung akan mendongrak harga pakan ternak. Pada akhirnya harga ayam, sapi, dan ikan juga melambung.

Pemerintah kerap menyerukan kelebihan pasokan jagung dan bahkan menekan impor. Namun, kenyataannya peternak sulit memperoleh jagung sebagai bahan pakan utama. Peternak ayam mengeluhkan kelangkaan jagung. Presiden Peternak Layer Nasional, Ir. Musbar, mengungkapkan bahwa jagung lokal sebenarnya cukup banyak. Namun, stoknya berada di luar Jawa.

Peran Bulog
Peternak kecil kalah bersaing dalam berburu jagung lokal dengan perusahaan-perusahaan pakan ternak bermodal besar. “Jagung banyak di luar Jawa, tapi tantangannya kita kalah modal dengan pabrik pakan ternak (feedmill) besar, sudah menjalin kemitraan petani dengan mereka,” ujar Musbar.

Menurut Musbar kebutuhan pabrik pakan sekitar 600.000 ton; peternak kecil hanya 200.000 ton per bulan. Tata niaga jagung lokal di Indonesia belum sebaik negara lain. Sebab, produksi jagung lokal tersebar dan pengelolaan pascapanen belum mendukung pemenuhan kebutuhan peternak dan industri. “Jagung surplus, mungkin iya. Jagung di daerah Sumbawa digeletakkan begitu saja, tapi tidak ada gudangnya, jadi kalau surplus tempatnya di mana?” ujar Musbar.

Sejak 2016 pemerintah menugasi Perum Bulog untuk menjaga stabilisasi harga jagung. Selain mengambil alih impor jagung, Bulog juga menyerap jagung lokal. Direktur Komersial Perum Bulog, Febriyanto, mengungkapkan Bulog mengimpor 100.000 ton jagung dan menyalurkan ke peternak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di sisi lain, penyerapan jagung di peternak kecil juga rendah.

Penugasan pemerintah pada Bulog untuk mengamankan komoditas padi, jagung, dan kedelai tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Negara kepada Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional. Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim produksi jagung lokal diperkirakan surplus pada 2017. Kementan menargetkan produksi jagung 23-juta ton, sementara kebutuhannya 22,2-juta ton.

Surplus jagung
Para peternak ayam, khususnya peternak ayam layer atau petelur, mengatakan sulit mendapat jagung lokal. “Setelah tahun 2015 sulit cari jagung. Kadang sudah mahal, barangnya pun tidak ada, enggak bisa giling jagung buat pakan ayam. Untuk pabrik besar bisa ganti pakai gandum impor, kalau kita bagaimana?” kata Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Tri Hardiyanto.

Menurut Tri jika surplus produksi jagung lokal seperti klaim pemerintah, distribusi menjadi masalah utama bagi peternak lokal sampai kini. “Kalau disebut surplus tapi jagungnya susah, berarti ada masalah di distribusi. Karena kenyataan jagung di lapangan susah kami cari,” katanya. Harga jagung lokal meningkat, maka peternak ayam layer dan broiler sudah pasti merugi.

Biaya produksi meningkat, kualitas produksi menurun karena subtitusi jagung dengan gandum. Saat ini terjadi pembatasan dan rencana penghentian impor jagung. Namun, faktanya hal itu bukan keputusan tepat. Harga jagung lokal naik, petani belum tentu menikmati kenaikan harga jagung. Bandingkan dengan pedagang yang sudah pasti menikmati kenaikan harga jagung.

Menanggapi tidak adanya impor jagung, pengamat pertanian sekaligus guru besar Institut Pertanian Bogor, Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa, menilai ada keanehan yakni meningkatnya impor gandum. “Ada kenaikan impor gandum hingga 3,2-juta ton,” ujarnya. Ia menegaskan berdasarkan perhitungannya sebagai akademisi, pemerintah perlu mengimpor jagung pada 2017 karena diprediksi defisit jagung sebesar 1,3 hingga 1,5-juta ton.

Banyak kalangan meragukan keberhasilan kebijakan pemerintah yang mengubah sistem importasi jagung. Keraguan itu karena masih ada pro-kontra terhadap akurasi data. Pemerintah menunjuk Perum Bulog sebagai importir utama jagung untuk industri pakan ternak. Untuk konsumsi rumah tangga diserahkan ke swasta. Pemerintah berasumsi, dengan perbandingannya 80 : 20 diharapkan dapat mendorong stabilitas pasokan dan pengendalian harga.

Impor jagung
Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (indef), Enny Sri Hartati, banyak pihak terutama pelaku usaha justru khawatir dan meragukan keberhasilan dari rencana perubahan sistem importasi karena ketidakpastian terhadap akurasi data produksi dan konsumsi. Pemberian hak monopoli kepada Bulog juga berpotensi menimbulkan moral hazard dan tidak kompetitif.

Apalagi kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak terus meningkat. Langkah konkret mengakhiri kontroversi impor jagung adalah dengan validasi dan akurasi data produksi dan konsumsi. Selain itu perlu ada target peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas dan kualitas jagung lokal. Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional, Maxdeyul Sola, menuturkan bahwa target ekspor jagung dari pemerintah tak realistis. “Kalau pemerintah bilang ada surplus besar, itu tanda tanya,” ujarnya.

Bahkan di tingkat bawah, peternak layer harus berkompetisi dengan Gabungan Peternak Makan Ternak (GPMT). Peternak layer membutuhkan jagung sebagai bahan baku pakan ternak sebesar 200.000 per bulan, atau sepertiga dari kebutuhan jagung GPMT sebesar 600.000—700.000 per bulan. Kementan mengklaim bahwa stok jagung aman sampai akhir tahun. Jaminan Kementan itu berdasarkan pada stok sejumlah sentra jagung yang panen raya.

Namun, dengan adanya bantuan benih dari Pemerintah tidak menjadi patokan untuk meningkatkan produksi jagung. Inti dari permasalahan adalah infrastruktur. “Jika infrastruktur tidak ada meskipun stok jagung banyak, tidak ada gunanya. Pada akhirnya impor jagung harus tetap dilaksanakan untuk mempertahankan peternak layer,” tutur Sola. Menurut anggota Pokja Dewan Ahli Ketahanan Pangan, Khudori, sejak tahun lalu Badan Pusat Statistik (BPS) tidak merilis data pangan, begitu juga dengan tahun ini.

Sebab, BPS tengah berkonsentrasi memperbaiki proses pengumpulan data. Sementara untuk memenuhi kebutuhan data dalam pekerjaan, kementerian teknis atau lembaga boleh mengeluarkan data. “Tapi bukan data yang dirilis publik, melainkan digunakan untuk internal,” ujarnya.

Masalah yang dihadapi Indonesia yaitu produksi jagung terkonsentrasi di 10 provinsi utama, Jawa sebagai provinsi yang dominan. Sementara terdapat kendala dalam transportasinya. Padahal ketersediaan atau pasokan jagung yang pasti dengan harga terjangkau merupakan salah satu pilar terciptanya industri perunggasan yang kompetitif. (Tiffani Dias Anggraeni)