Trubus.id—Berdasarkan penelitian United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dibutuhkan pendanaan ideal sebesar USD175 miliar per tahun untuk pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14).
Namun berdasarkan data pada 2013—2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar USD2,9 miliar per tahun. Artinya terdapat kesenjangan pendanaan.
Maka Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak partisipasi multi stakeholder di tingkat global, untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara berkembang.
Trenggono menuturkan hadirnya forum World Water Forum (WWF) sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang.
Lebih lanjut ia menurutkan skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) sangat penting sebagai jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14.
GBFA itu terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.
“Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth,” kata Menteri Trenggono pada Dialog G20 Global Blended Finance Alliance membahas Sustainable Freshwater and Ocean Wealth, yang menerupakan side event World Water Forum (WWF) di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).
Lebih lanjut Trenggono menuturkan, sejatinya untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Pemerintah Indonesia memiliki lima program ekonomi biru.
Program perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plasitik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Melalui lima program ekonomi biru, pemerintah Indonesia ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan. Selain itu juga memastikan ketersedian pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.
Trenggono menuturkan ekosistem perairan yang sehat akan berkontribusi menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.
“Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha,” tutur Trenggono dilansir pada laman KKP.
 dibutuhkan pendanaan ideal sebesar USD175){kind=link}