Trubus.id — Pertanian organik memiliki peran dan kontribusi dalam menyediakan pangan berkualitas, sekaligus memastikan sistem pangan berkelanjutan. Apalagi, saat kondisi di tengah guncangan isu krisis pangan yang menjadi momok di seluruh dunia.
Pertanian organik memiliki empat prinsip utama yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain prinsip kesehatan, prinsip ekologi, prinsip keadilan, dan prinsip perlindungan.
Menurut Emilia Setyowati, Presiden Aliansi Organis Indonesia (AOI), membangkitkan kembali pertanian organik merupakan tugas bersama. Emil menilai pertanian organik merupakan pertanian masa depan.
Pertanian organik berkaitan erat dengan keberlanjutan kehidupan di bumi. Salah satunya, untuk memastikan keberlanjutan generasi penerus bisa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bisa hidup nyaman berdampingan dengan alam.
“Organik bukan hanya life style bagi segelintir orang, pangan organik ini adalah pangan yang harus kita kerjakan, kita kampanyekan, dan harus menjadi kesadaran kita semua,” kata Emil saat membuka acara Diskusi Publik Pertanian Organik Solusi Pangan Berkelanjutan, di Hotel Teraskita, Jakarta Timur, Selasa (13/12).
Senada dengan itu, Noor Avianto, S.P., M.Agr., Koordinator Pangan dan Pertanian Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas, mengatakan, pemerintah juga mendorong pengembangan pertanian organik ini.
Menurutnya, pertanian organik sejalan UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 13—Pertanian Konservasi. Ia menyebut, ada beberapa poin dalam pasal tersebut.
“Mulai dari bagaimana kita mengelola agroekosistem, melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi lahan guna peningkatan produksi pertanian kita, jadi pertanian organik ini sangat sejalan dengan undang-undang yang ada,” tutur Noor Avianto.
Oleh karena itu, dalam hal ini ia mengatakan Bappenas turut mendorong pertanian organik sebagai bagian dari sistem pangan yang ada, tidak terlepas sendiri. Artinya, pertanian organik bisa masuk dalam pembangunan pangan secara menyeluruh.
Apalagi, Noor Avianto menilai kondisi alam sudah sangat mengkhawatirkan. Ia mendasarkan dari data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada hasil survei pertanian terintegrasi 2020.
Data itu menyebutkan sebanyak 89,72 persen penggunaan lahan pertanian di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, dikategorikan sebagai di bawah standar pengelolaan produktif yang menjamin pertanian berkelanjutan.
Sementara itu, hanya sekitar 10,28 persen lahan pertanian di ketiga provinsi tersebut yang telah memenuhi standar pengelolaan produktif sebagai lahan pertanian berkelanjutan.
Untuk itu, dengan pertanian organik diharapkan bisa mengembalikan kualitas sumber daya alam, sekaligus mengurangi pertanian yang berbasis kimiawi.
“Kami bersama teman-teman Kementerian Pertanian sudah beberapa kali menginisiasi bagaimana membuat model-model pembangunan di beberapa lokasi dengan mendorong pertanian organik ini,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya dalam rangka pembangunan jangka menengah 2020—2024, pertanian organik menjadi salah satu indikator pembangunan pangan dan pertanian, dengan indikatornya adalah persentase pangsa pangan organik.
