Wednesday, August 10, 2022

Alhilal Hamdi Produsen Boleh Oplos Bioetanol

- Advertisement -spot_img
Must Read
- Advertisement -spot_img

Namun, kadang-kadang ia tak sungkan berpanas-panas di tengah ladang singkong atau jarak pagar, komoditas sumber bahan bakar nabati.

 

Ketua Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati itu memang menjadi petani. Ia mengebunkan aren, singkong, dan jarak pagar. ‘Kalau punya ide tentang sesuatu, saya selalu mencoba menanam sendiri. Dulu waktu pengembangan rami, saya tanam rami,’ kata mantan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu. Peran yang ia emban memang sangat menentukan berkembangnya bahan bakar nabati di Indonesia.

Pada awal Oktober 2007, selama 2,5 jam Alhilal menerima wartawan Trubus Sardi Duryatmo, Dian Adijaya Susanto, dan Imam Wiguna untuk wawancara. Kelahiran Cilacap 28 Maret 1954 itu menaruh harapan besar pada bahan bakar nabati termasuk bioetanol sebagai sumber energi. Berikut petikannya.

Seserius apakah pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati?

Serius banget. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi yang makin besar, harganya makin mahal, dan disubsidi. Di pasar internasional harga minyak tanah Rp6.000 per liter, di sini dijual Rp2.000. Subsidi Rp4.000 per liter kalikan saja dengan 4-miliar liter (kebutuhan minyak tanah per tahun). Kebutuhan premium 17-miliar liter per tahun, subsidi Rp1.500-Rp2.000 per liter. Puluhan triliun rupiah hanya untuk dibakar!

Jika bukan hanya semata-mata untuk energi, apa tujuan lain pemanfaatan bioenergi?

Pengembangan bahan bakar nabati juga menciptakan lapangan kerja. Karena basisnya pertanian sehingga menciptakan masyarakat mandiri. Kalau mereka menggeluti pertanian hasilnya bagus, penghasilan masyarakat pun berkelanjutan. Bandingkan misalnya jika hanya bertani yang biasa seperti wortel. Ketika semua ramai-ramai tanam wortel, gagal menembus tengkulak, harga pun jatuh.

Sedangkan energi selalu dibutuhkan. Itulah sebabnya tanaman penghasil energi harganya terus membaik seperti sekarang ini. Singkong sebelum ramai bioetanol harganya Rp60 per kg. Untuk ongkos panen saja, lebih besar daripada harga jual. Sekarang harganya Rp450 per kg. Petani makin bersemangat, mereka menanam singkong yang dirawat bagus, menggunakan bibit berproduktivitas tinggi seperti mukibat yang bisa dijual Rp300/kg. Penghasilan petani pun bertambah, yang semula menganggur dapat bekerja. Pemerintah melihat ini sangat menjanjikan.

Jika demikian, Indonesia tak perlu mengirim tenaga kerja ke luar negeri?

Kita tak perlu ekspor tenaga kerja. Kalau kita mengembangkan 5-6 juta ha untuk tanaman bahan bakar nabati memerlukan 3-4 juta orang. Tenaga kerja kita di Malaysia juga bekerja di perkebunan. Di Timur Tengah jadi pembantu. Untuk apa kita merendahkan harga diri di sana. Tapi kita tak dapat larang. Dulu saya pernah larang, tapi saya didemo. Kenapa? Karena kita tak dapat menciptakan lapangan kerja. Nah, dengan pengembangan bahan bakar nabati tercipta lapangan kerja. Itu luar biasa. Energi hijau jadi lokomotif kemajuan ekonomi.

Bagaimana program sosialisasi bahan bakar nabati?

Program biodiesel dan bioetanol berjalan. Sekarang ada 200 SPBU di seluruh Indonesia. Nanti diharapkan dengan banyaknya pemasok, harga lebih bagus lagi. Kami juga mensosialisasikan penggunaan premium yang diberi bioetanol lebih bagus karena emisi lebih rendah, berkurang 30-50%, dan menghidupkan petani. Saya berharap makin banyaknya industri, makin banyaknya petani yang menggunakan varietas lebih produktif, membuat industri kita makin efisien. Dengan makin terintegrasi hulu-hilir jadi lebih kompetitif.

Ada strategi integral untuk pengembangan bioetanol di Indonesia?

Pemerintah menyediakan kemudahan untuk berinvestasi bidang bioenergi dari hulu ke hilir. Kuncinya kan ada investasi. Di hulu atau perkebunan, pada 2007 pemerintah menyiapkan gelontoran kredit Rp25-triliun-Rp50-triliun melalui perbankan. Jika bunga 15%, petani hanya kena 10%. Berarti subsidi bunga 4-5% atau total Rp1-triliun. Pemerintah juga menyediakan insentif pajak berupa tax allowance bagi perusahaan yang mengembangkan baban bakar nabati. Jadi 30% investasi mengurangi pembayaran pajak. Selain itu ada kompensasi kerugian. Bila tahun pertama hingga ketiga rugi, tahun ke-4 untung, maka kerugian di 3 tahun pertama mengurangi pembayaran pajak pada tahun ke-4.

Trubus beberapa kali menyelenggarakan pelatihan pengolahan bioetanol. Peserta membeludak dari berbagai kota dan akhirnya mempraktekkan. Bagaimana Anda melihat bergairahnya masyarakat memproduksi bioetanol?

Saya sangat surprise! Kalau saya tahu saya kirim banyak orang. Saya berterimakasih kepada teman-teman Trubus. Kalau basisnya singkong, adaptasinya luas dari dataran rendah hingga dataran tinggi Yahukimo, singkong dapat tumbuh. Petani juga mudah menanamnya. Untuk investasi di bawah Rp100-juta mudah dilakukan. Bulan lalu PLN kirim bibit 10.000 setek ke Kutai Timur.

Beberapa produsen khawatir menjual bioetanol karena cukai yang tinggi. Bagaimana koordinasi antardepartemen?

Kalau penjualan bioetanol itu bebas cukai. Seperti Molindo (produsen bioetanol di Malang, Jawa Timur, red) yang menjual bioetanol ke Pertamina itu bebas cukai, kecuali jika bioetanol dijual untuk nonbahan bakar. Produsen dapat melapor ke Departemen Energi Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan izin. Produsen di daerah dapat memperoleh izin di dinas terkait seperti Dinas Perindustrian supaya tidak dianggap liar. Kita kan harus juga melindungi konsumen dan mencegah pengusaha nakal.

Jika serius menggalakkan bioetanol, pemerintah secara bertahap meningkatkan kadar campuran bioetanol dalam bahan bakar fosil. Mengapa itu tak dilakukan?

Pemerintah mengeluarkan aturan boleh mengoplos baik biodiesel maupun bioetanol sampai 10%. Ketika industri (kecil) di Cicurug, Sukabumi, mengoplos bioetanol ke dalam premium dan menjualnya, ia tak bisa ditangkap. Karena memang dibolehkan kalau sudah mendapatkan izin. Dulu kan ngga boleh. Jadi, untuk mengoplos bukan monopoli Pertamina. Petani di Lampung, Banten yang memproduksi bioetanol fuel grade, boleh mengoplos. Saat ini memang belum ada aturan wajib bagi Pertamina untuk meningkatkan kadar campuran. Pemerintah hanya wajib meningkatkan kadar energi terbarukan dari waktu ke waktu, angkanya belum dicantumkan. Namun, di undang-undang energi yang baru, yang akan dikeluarkan pada 2008, kewajiban, misalnya, 1% terhadap seluruh premium.

Mutu bioetanol skala kecil-menengah sangat beragam. Bagaimana mekanisme sertifikasi untuk mengontrol kualitas?

Banyak lembaga terakreditasi yang bisa memberi sertifikasi seperti Lemigas, Sucofindo. Mudah kok.

Pertamina mensyaratkan volume pasokan bioetanol yang besar sehingga produsen kecil tak mampu melayani. Bagaimana idealnya rantai tataniaga?

Adanya pengepul memungkinkan. Itu mekanisme rantai tataniaga yang biasa. Industri kecil dapat menjual ke perusahaan perantara atau ke gudang penyimpanan. Kalau yang kecil-kecil menjual ke Pertamina kan repot. Namun, bisa juga tangki-tangki bensin mendatangi atau mendekati industri kecil sehingga bioetanol langsung digrojokin ke tangki.

Jika volume tangki 8.000 liter langsung saja masukkan 800 liter. Sebanyak 800 liter itu kan produksi 4 hari. Proses pencampurannya ketika mobil jalan. Syaratnya produsen harus menjaga mutu dan kelangsungan pasokan. Kami akan memfasilitasi agar tercipta mekanisme paling mudah bagi industri kecil yang memasok Pertamina tanpa perantara. Perantara itu kan biaya. Atau bisa juga langsung dikirim ke SPBU karena jaringan Pertamina luas.

Mungkinkah memberikan subsidi untuk bahan bakar nabati seperti yang diberikan kepada bahan bakar fosil?

Subsidi sangat bisa. Subsidi bahan bakar yang dikenal di APBN itu untuk mengikuti BBM misalnya harga Rp6.000 ya dibeli sesuai harga itu, tak lebih.

Harga beli Pertamina mengacu harga bahan bakar minyak di pasaran internasional?

Itu bisa sebagai acuan.

Pemerintah menargetkan penggunaan bahan bakar nabati secara bertahap: 2% pada 2005-2010, kemudian 3%, 2011-2015, dan 5% 2016-2025. Melihat perkembangan 2 tahun terakhir, Anda optimis target itu dapat dicapai?

Saya optimis. Bisa! Dari waktu ke waktu pasokan bahan bakar nabati makin besar, industri yang efisien, dan petani yang menanam komoditas dengan produksi tinggi. Apalagi nanti pada 2009 subsidi untuk bahan bakar minyak dikurangi sehingga mendekati harga pasar. Itu membuat bahan bakar nabati lebih mudah lagi.

Dengan mengurangi subsidi bahan bakar, meski cuma Rp100 per liter, memadai untuk meningkatkan campuran bioetanol 10% hanya dalam 2 tahun. Bagaimana Anda menilai ide itu?

Saya kira bagus sekali. Subsidi dari energi kembali ke energi.

Sebagian besar bahan baku bioetanol-jagung, sorgum, ubikayu-juga berfungsi sebagai bahan pangan. Apakah tidak terjadi konflik kepentingan antara pangan dan industri bioetanol?

Sebetulnya nggak-lah. Misalnya singkong. Kuncinya meningkatkan produktivitas. Dari 10 ton menjadi minimal 40 ton. Yang 10 ton untuk pakan, 30 ton untuk industri, ampas untuk pakan ternak. Ini industri yang terintegrasi dengan bagus. Saya tak khawatir terjadi konflik antara pangan dan industri energi. Contoh kelapasawit produksi 17-juta ton per tahun, kebutuhan kita 3,6 juta liter. Surplus besar sekali. Bahwa harga minyak goreng naik, bukan karena konflik bahan bakar nabati dan pangan, tetapi karena distribusi dan tataniaga yang jelek.

Saat ini belum ada batasan produksi yang boleh diekspor dan harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk menstabilkan pasokan energi di dalam negeri. Apakah nantinya ada regulasi khusus?

Kami mengusulkan 15-20% untuk keperluan domestik. Tapi itu diperlakukan fleksibel. Kita dapat mencontoh Brazil. Ketika harga bioetanol di pasar internasional lebih tinggi daripada harga bensin, ia mengekspor bioetanol besar-besaran. Brazil mengimpor bensin untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat surplus devisa. Ketika harga bioetanol lebih rendah, ia lebih banyak menggunakan bioetanol dalam negeri. Jadi fleksibel. Di Indonesia banyak investor mengadakan kontrak jangka panjang dengan pasar luar negeri. Jika tak ada ketentuan itu, produksi mereka lari ke luar negeri. Kita tak punya alat untuk membeli prodk bahan bakar nabati dari luar negeri. ‘Eh kalian (para investor/produsen, red) wajib memasok kebutuhan.’

Sebagai ketua Tim Nasional Bahan Bakar Nabati, apa kendala yang Anda hadapi?

Banyak keluhan soal urusan lahan. Banyak perizinan lahan yang tumpang tindih. Banyak izin tahun-tahun lalu tidak dimanfaatkan dan tak bisa dicabut begitu saja. Oleh karena itu bupati sedang menginventarisir lahan yang sudah diberi izin lokasi, tetapi belum digarap sehingga nanti dapat dicabut dan diberikan kepada pengusaha yang serius. Pengusaha itu juga dilihat ada ngga riwayat pembalakan liar. Masalah lain infrastruktur. Banyak daerah yang infrastrukturnya minim.

Peran Anda strategis untuk mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati. Apa upaya Anda?

Dalam penyusunan Undang-undang Energi yang baru, kami mengusulkan agar pasal dalam menentukan wajib mencampur dengan bahan bakar nabati itu diperjelas. Di Filipina undang-undang bahan bakar nabati menyebutkan, ‘? satu tahun sejak diundangkan, maka minimum1% bahan bakar nabati dalam campuran bahan bakar minyak dijual oleh SPBU-SPBU. Undang-undang kita hanya menyebutkan, wajib meningkatkan dari waktu ke waktu. Wajibnya berapa? Sepuluh persen? Atau satu tetes? Indonesia kalau bikin aturan sering nanggung. Harus menuggu juklak, juklaknya lama lagi.***

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Organik Tinggikan Produksi

Industri parfum, kosmetik, insektisida, dan aromaterapi merupakan beberapa sektor yang memerlukan minyak nilam. Bahkan dalam industri parfum tidak ada...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img