Tuesday, February 11, 2025

Bersinergi Memperbaiki Kualitas Udara DKI Jakarta

Rekomendasi
- Advertisement -

Trubus.id— Kondisi kualitas udara berkaitan erat dengan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ada banyak bahaya mengintai saat kualitas udara di suatu daerah memburuk.

Lingkungan menjadi tidak sehat, sehingga masyarakat menjadi rentan terserang penyakit akibat pencemaran udara. Ini sering terjadi di daerah dengan mobilitas tinggi, seperti DKI Jakarta.

Menurut Plt. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dr. Aris Nurzamzami, pencemaran udara dapat menjadi pemicu timbulnya berbagai penyakit saluran pernapasan.

Beragam penyakit itu di antaranya, radang paru-paru (pneumonia), radang tenggorokan, asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Adapun penyakit yang langsung berhubungan dengan kualitas udara yaitu iritasi pada mata.

“Kemudian bahayanya lagi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung di masa depan,” kata Aris, saat diskusi publik bersama Kantor Berita Radio (KBR) secara virtual, Kamis (16/11).

Selain itu, Aris mengatakan kualitas udara yang buruk memiliki efek jangka panjang pada ibu hamil. Seperti berat badan bayi rendah, gangguan pertumbuhan paru, dan berpotensi menghasilkan anak-anak yang rentan akan infeksi.

Adapun untuk pencegahan dampak polusi udara, Aris menyarankan agar masyarakat menerapkan 6M dan 1S. Memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website, menggunakan masker, menghindari sumber polusi dan asap rokok, melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan penjernih udara dalam ruangan, dan segera konsultasi dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan.

Melakukan identifikasi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan salah satu upaya untuk menemukan solusi atas permasalahan polusi udara, yakni dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara.

Berdasarkan kajian YLKI, salah satu penyebab polusi udara di DKI Jakarta berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sehingga perlu adanya pengawasan ketat terhadap aktivitas PLTU yang beroperasi di sekitaran Jakarta. Baik itu yang dikelola perusahaan BUMN atau swasta.

Tulus menekankan semua PLTU yang beroperasi sudah seharusnya mengantongi sertifikasi PROPER. PROPER merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Kalau tidak mengantongi PROPER tentu emisinya sangat tinggi, sehingga berkontirbusi terhadap pencemaran udara. Kami minta agar PLTU yang nakal ini diberi sanksi,” tegasnya.

Menurut General Manager PT. PLN Indonesia Power (IP) PGU Suralaya, Irwan Edi Syahputra Lubis, PLN mempunyai tanggungjawab memelihara lingkungan. Sehingga dalam proses produksi selalu menerapkan teknologi untuk pengendalian pencemaran.

“Secara rutin kami terus mengukur dan memonitor seluruh emisi dari pembangkit ini, dan secara online terhubung dan terintegrasi dengan sistem di Kementerian Lingkungan Hidup secara real time. Sehingga bisa kita pastikan, proses produksi yang kita lakukan di pembangkit milik PLN ini semuanya aman dan mematuhi aturan,” jelasnya.

Adapun untuk jumlah pembangkit yang bersinggungan langsung dengan Jakarta berjumlah 9. Rinciannya, PLN Indonesia Power ada di 7 lokasi, tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Sedangkan PLN Nusantara Power ada 2 yakni di Muara Tawar dan Muara Karang.

Meningkatkan kualitas BBM

Selain dari sektor energi, menurut Tulus sektor transportasi masih menjadi penyumbang tertinggi pencemaran udara di DKI Jakarta. Sebab, mobilitas kendaraan pribadi masih tinggi.

“Sebenarnya Jakarta sudah cukup andal dalam transportasi umum, mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, atau pun LRT. Tetapi masih perlu adanya upaya mendorong perilaku masyarakat agar bermigrasi dari angkutan pribadi ke angkutan umum,” jelasnya.

Tulus menilai perlu adanya pengendalian serius terhadap mobilitas kendaraan pribadi. Upaya pengendalian seperti aturan ganjil genap harus kembali ditingkatkan dan diperluas. Tidak kalah penting adalah mulai mengampanyekan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan.

“Kita dorong BBM yang beredar di Jakarta agar memiliki kualitas yang lebih baik dengan emisi yang lebih rendah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyoroti penghapusan bahan bakar berkualitas rendah. Ia mengusulkan empat bahan bakar berkualitas rendah agar dihapus.

“Premium, pertalite, solar 48, dexlite. Namun baru satu jenis bahan bakar yang dihapus yakni premium. Masih ada tiga jenis yang belum dihapus,” katanya.

Menurutnya keempat bahan bakar itu tidak sesuai dengan teknologi kendaraan yang telah diadopsi di Indonesia. Selain dapat merusak kendaraan, penggunaan bahan bakar berkualitas rendah dapat menghasilkan emisi gas buang kendaraan yang tinggi.

“Jadi intinya bahan bakar yang tidak sesuai itu seyogianya sudah tidak lagi disediakan di pasaran,” ujarnya.

Safrudin menilai pemerintah terlalu lambat melakukan penghapusan BBM berkualitas rendah. Padahal, negara-negara lain telah mampu memproduksi bahan bakar berkualitas tinggi dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) rendah.

Ia mencontohkan Malaysia dapat memproduksi bahan bakar standar Euro 4 dengan HPP Rp4.300 per liter. Bandingakn dengan Indonesia yang memproduksi pertalite standar Euro 1 dengan HPP Rp10.000. Biaya produksi mahal dan kualitas lebih rendah.

Menurut Safrudin pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan merestrukturisasi harga BBM. Apalagi berbagai negara seperti Thailand, Vietnam, Singapura Filipina, India, Cina, sudah menggunakan BBM di atas standar Euro 4.

“Kalau ingin udara kita baik maka dari hulunya sumber bahan bakar yang akan dibakar itu juga harus bersih,” paparnya.

Pengintegrasian angkutan umum

Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ferdinand Ginting, menyadari bahwa transportasi menjadi salah satu kontributor terhadap kualitas udara.

Kendati demikian, pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya, seperti mengintegrasikan angkutan umum. Pengintegrasian itu meliputi, penataan stasiun-stasiun, integrasi penjadwalan layanan dan rute antarmoda transportasi, integrasi data dan informasi serta sistem pembayaran.

“Sekarang sudah launching aplikasi Jak Lingko, dimana pembayaran baik itu di MRT, LRT, atau Trans Jakarta, dengan QR Code yang ada di aplikasi tersebut,” jelasnya.

Menurut Ferdinand, semua upaya integrasi itu prinsipnya untuk meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang. Ia menyebut tidak mudah mengubah mindset pengguna kendaraan pribadi bermigrasi ke angkutan umum.

“Tetapi dari strategi yang telah kami lakukan, sampai saat ini progresnya ke arah yang lebih baik. Target kami adalah mencapai 60% perjalanan penduduk menggunakan sarana transportasi umum,” jelasnya.

Saat ini, Dishub tengah fokus memperbanyak angkutan umum ramah lingkungan. Salah satunya penggunaan bus listrik. Total bus listrik yang sudah beroperasi sebanyak 52 unit. “Akan launching lagi 22 unit,” tuturnya.

Dishub mendukung penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat. Salah satu insentif bagi pengguna kendaraan listrik yaitu terbebas dari aturan ganjil genap. Sayangnya, ada dua kendala yang dihadapi terkait kendaraan listrik.

Kendaraan listrik harganya masih tinggi. Dalam pengoperasiannya jarak yang dapat ditempuh dengan baterai tidak terlalu jauh. Perlu penyediaan fast charging di beberapa lokasi agar memudahkan pengecasan bagi pengendara umum.

“Fast charging  sudah ada 10 titik yang kami petakan melalui kajian, kita utamakan untuk angkutan umum tadi, namun sebenarnya terbuka juga untuk umum,” paparnya.

Tanggungjawab bersama

Upaya memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta menjadi sebuah tanggungjawab bersama. Termasuk pihak kepolisian sebagai penegak hukum.

Kepala Seksi Tata Tertib Sub Direktorat Penegakan Hukum (Kasi Tatib Subditgakkum) Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya, Edi Supriyanto, mengatakan penindakan atau penilangan kendaraan yang tidak lolos uji emisi merupkan pilihan terakhir.

Menurut Edi kualitas emisi gas buang kendaraan bukan satu-satunya dampak BBM semata. Tetapi terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi. Seperti usia kendaraan, aspek perawatan, dan teknologi kendaraan.

Oleh karena itu, Edi memilih tindakan humanis sebagai upaya peningkatan kepatuhan pengendara terhadap aturan uji emisi. Misalnya dengan mengingatkan bahwa perawatan merupakan kebutuhan dari pemilik kendaraan. Selain itu, pihaknya juga menyediakan jasa uji emisi secara gratis.

Adapun untuk pendindakan terhadap pelanggar emisi gas buang kendaraan baru bisa dilakukan secara bersama-sama, seperti melibatkan dinas lingkungan hidup maupun dinas perhubungan.

“Jadi jangan sampai nanti persepsi masyarakat seolah-olah polisi bisa bekerja sendiri untuk penindakan terhadap pelanggaran kualitas emisi gas buang,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (KLHK), Sigit Reliantoro, optimis terhadap sinergi yang tengah dilakukan dengan berbagai pihak yang sedang mengarah pada kualitas udara Jakarta yang lebih baik.

“Kalau kita sudah sepakat dengan memperbaiki kualitas udara, maka ini adalah upaya bersama. Pemerintah punya tugas, dunia usaha punya tugas, tetapi kita sebagai masyarakat Jakarta juga punya tugas untuk sedikit berkorban membeli bahan bakar yang lebih ramah lingkungan atau naik kendaraan umum,” paparnya.

- Advertisement -spot_img
Artikel Terbaru

Anggur Berbuah Lebat dan Artistik

Trubus.id–Anggur berbuah lebat nan artistik memanjakan setiap mata yang memandang. Termasuk saat memasuki rumah tanam milik Dody Kusuma sangat...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img