Nama Dr. Husnain, SP., MP., M.Sc., Ph.D., tidak asing di kalangan peneliti tanah dan birokrat pertanian Indonesia. Perempuan kelahiran Batusangkar,Provinsi Sumatera Barat, itu menempuh pendidikan Ilmu Tanah di Universitas Andalas. Lalu melanjutkan studi master di Shimane University dan doktoral di Tottori University, Jepang. Bekal keilmuan itu ia bawa pulang dan tuangkan menjadi serangkaian terobosan yang mengubah wajah pertanian di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari lahan rawa hingga sawah presisi berbasis data.
Program SERASI: Menghidupkan Rawa Jadi Lumbung Pangan
Titik balik penting terjadi pada 27 Juni 2019, ketika Husnain dilantik sebagai Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP). Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga yang berdiri sejak 1905 itU. Pencapaian yang membuat Dedi Nursyamsi, pendahulunya, menjulukinya “srikandi yang berpengalaman memimpin litbang”.
Dari kursi ini, Husnain mengawal Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (SERASI). Program itu upaya mengubah lahan rawa di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan menjadi kawasan pertanian produktif. Dari total 25—35 juta hektare lahan rawa di Indonesia, tim BBSDLP membangun demonstration farm di Kabupaten Banyuasin dan Barito Utara sebagai kawasan percontohan. Hasilnya terlihat nyata di Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala. Lahan yang semula hanya menghasilkan 1—2 ton per hektare kini mampu dipanen 2—3 kali setahun dengan produktivitas 6,4—7,9 ton per hektare. Program itu juga mengembangkan pola pertanian terpadu lewat peternakan itik rawa dan budi daya ikan spesifik lokasi.
Mengangkat Mutu Hortikultura ke Standar Ekspor
Ketika struktur kelembagaan berganti menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) pada 2022, Husnain dipercaya memimpin Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura periode 2023–2025. Pada Agustus 2024, ia memimpin Rapat Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia di Padang untuk sejumlah komoditas unggulan. Sebut saja durian, mangga, jeruk keprok, bawang bombai, dan benih umbi kentang. Standardisasi itu menjadi bekal bagi sentra produksi hortikultura seperti kawasan mangga di Cirebon untuk memenuhi kaidah Good Agricultural Practices (GAP) sekaligus membuka jalan menembus pasar ekspor.
Menjaga Lumbung Padi Sumatera Barat Saat El Nino
Krisis iklim El Nino 2023—2024 memicu kekeringan panjang yang mengancam produksi beras nasional. Husnain ditunjuk sebagai penanggung jawab Program Perluasan Areal Tanam (PAT) dan Pompanisasi untuk Sumatera Barat, provinsi dengan mayoritas sawah tadah hujan. Target yang diembannya mencakup instalasi pompa air di lahan seluas 21.375 hektare serta perluasan padi gogo di sela tanaman perkebunan seluas 10.821 hektare. Pada 18 Juli 2024, ia turun langsung memantau bantuan pompa air di Kabupaten Lima Puluh Kota, tempat mekanisasi ini berhasil mendongkrak indeks pertanaman dari 1—2 kali menjadi proyeksi 3 kali setahun.
PM-AAS: Lompatan Produktivitas lewat Mekanisasi Presisi
Puncak karier Husnain di birokrasi terjadi saat menjabat Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) sejak 9 Juli 2025. Di posisi itu, ia mengawal implementasi Pertanian Modern – Advanced Agricultural System (PM-AAS). Itu merupakan sistem mekanisasi padi yang mengadaptasi model Arkansas, Amerika Serikat, dengan penyesuaian untuk lahan tropis. Hasilnya tercatat di beberapa titik uji coba. Desa Plosokerep, Indramayu, membidik 10 ton per hektare dari basis sebelumnya 6 ton. Kawasan BRMP Sukamandi, Subang, mencatat rata-rata 8,5 ton per hektare meski diterpa cuaca ekstrem. Sementara agregat nasional di lebih dari 2.000 hektare pada 14 provinsi mencatatkan rata-rata 10,43 ton per hektare.
Merintis Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Pertanian
Terobosan lain yang digagas perempuan kelahiran 10 September 1973 itu adalah rancangan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk sektor pertanian, yang mulai dibahas lewat Focus Group Discussion pada 20 Februari 2026 dan dilanjutkan uji dengar publik pada 5 Agustus 2026. Konsep itu memungkinkan petani yang menerapkan irigasi berselang (Alternate Wetting and Drying) atau pupuk organik tersertifikasi untuk mengonversi penurunan emisi gas rumah kaca mereka menjadi kredit karbon yang bisa diperjualbelikan. Hal itu sekaligus mendukung komitmen iklim Indonesia dalam Perjanjian Paris.
Dari rawa yang dulu dianggap lahan marginal, standar mutu buah ekspor, hingga sawah presisi berbasis data dan kredit karbon, jejak inovasi Husnain menunjukkan bagaimana ilmu tanah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang berdampak luas bagi ketahanan pangan Indonesia. (Derajat Nurbazarah-Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda dan Hadis Jayanti-Asta Madya BRMP Sayuran)
