Wednesday, August 17, 2022

Desa Atasi Dampak Korona

- Advertisement -spot_img
Must Read
- Advertisement -spot_img

Desa menjadi tumpuan masyarakat mengatasi merebaknya virus korona.

Pengembangan komoditas buah seperti melon untuk memasok kebutuhan pasar. (Dok. Trubus)

Trubus — “Desa harus jadi kekuatan ekonomi, agar warganya tak hijrah ke kota” (Iwan Fals: “Desa”, dalam album “Manusia Setengah Dewa”, 2004). Kini desa tengah diuji seiring pandemi virus korona (Covid-19). Bukan hanya akibat langsung penularan virus, desa terdampak jadi penampung kemiskinan. Betapa tidak, gara-gara virus korona banyak orang kota terpaksa pulang kampung, berstatus penganggur!

Sejak kelahiran UU No. 6/2014, desa jadi istimewa dalam pembangunan nasional. Tujuan pengaturan desa menurut Undang-Undang itu salah satunya “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama” (Pasal 4 [d]). Presiden Jokowi (2014) membentuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Solusi darurat

Presiden bersama DPR RI juga mengucurkan Dana Desa total Rp 257 triliun. Menurut Kementerian Dalam Negeri serapan dana desa menghasilkan jalan desa 180 ribu km, 6.500 pasar desa, 11.500 Posyandu, 18 ribu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan 791 m jembatan. Capaian itu patut diacungi jempol. Namun, keberhasilan itu kini dihadapkan pada masalah kemampuan desa sebagai “penawar” dari merebaknya virus korona.

Pandemi koronan menyebabkan 2,5 juta warga
menganggur dan sebagian kembali ke desa. (Dok. Trubus)

Akibat pandemi korona membanjirnya pengangguran baru hingga 2,6 juta–5,2 juta pekerja kena PHK dan jutaan lainnya susut pendapatan. Semampu apa desa dalam mengatasi hal itu? Apa langkah strategis yang dapat dilakukan? Sejak Nawacita (2014), Jokowi menempatkan desa dan daerah pinggiran sebagai pusat pembangunan. Sejak itu perhatian berbagai kementerian/lembaga pemerintah mengembangkan program dan kegiatannya di desa.

Ketika pandemi korona berdampak ke desa—saat itu desa tengah bangkit dan tumbuh menghela ketertinggalan, pemerintah mengubah fokus, arah, dan prioritas programnya. Alokasi anggaran berubah untuk pembangunan desa, dana desa dan realokasi dana-dana lain menjadi bantuan sosial dan jaring pengaman sosial bagi warga desa. Misalnya dialokasikan Rp 20 triliun untuk program kartu prakerja dan Rp16,9 triliun program padat karya tunai–termasuk padat karya tunai desa.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) solusi darurat dalam jangka pendek untuk meredam dampak pandemi. Program-program ini menolong sementara penganggur di desa yang tak punya penghasilan tetap selama bencana korona. Program ini bukanlah jalan keluar permanen. Ia berlaku terbatas guna mencegah kemiskinan yang bisa mengarah pada kelaparan dan krisis sosial. Ia tidak menjadi sumber penghidupan layak dalam jangka panjang. Kita perlu menyiapkan kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi korona.

Menata aset desa

Pemerintah desa strategis menata aset desanya untuk menghadapi dampak sosial ekonomi Covid-19. UU 6/2014 mengartikan: “Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.”

Target redistribusi tanah 9 juta hektare dan perhutanan sosial 12,7 juta hektare, kini diteruskan lebih cepat dan sasaran lebih tepat. Percepatan reforma agraria sebagai kegiatan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionnal (RPJMN) 2020—2024 dan RKP 2020 berisi redistribusi tanah, legalisasi aset, izin pemanfaatan kawasan hutan, dan pemberdayaan masyarakat butuh peran pemerintah desa.

Skenario penataan tanah, hutan, mata air, dan aset lain milik desa melalui koperasi atau BUMDes penting disiapkan. Praksisnya tanah objek reforma agraria yang berada di desa, diidentifikasi, dan diverifikasi agar jelas status dan luasnya. Sumber tanahnya bisa tanah bekas perkebunan besar tak produktif yang dikuasai hak guna usaha (HGU) milik swasta maupun negara, atau kawasan hutan yang ditata ulang batasnya agar bisa diakses masyarakat dan pemerintah desa.

Penataan regulasi pertanahan dan kehutanan perlu sebagai prasyaratnya–misalnya merevisi Perpres 88/2017 PPTKH. Penerimanya gabungan subjek baru (yang kehilangan kerja) dan subjek lama (warga desa yang berhak sebelumnya). Orientasi penggunaan tanah-tanah ini untuk pengembangan tanaman seperti padi, jagung, kedelai, dan palawija. Dikembangkan buah-buahan dan tanaman keras.

Penting pendampingan dari organisasi masyarakat sipil dan swasta yang prorakyat. Misalnya Bina Swadaya yang piawai mengembangkan komoditas dan teknis pertanian sehingga bertani jadi profesi bergengsi bukan takdir miskin berdaki. Ini sejalan misinya “Membangkitkan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam aspek sosial ekonomi melalui fasilitasi peningkatan kapasitas, pengembangan, kelembagaan masyarakat, dan mendapatkan akses terhadap sumber daya.”

Arah pendampingannya memperkuat kemandirikan petani. Penataan aset desa dalam reforma agraria mesti jadi gerakan nasional mengatasi dampak sosial ekonomi Covid-19 hingga mengerek kiprah desa dalam pembangunan nasional yang berkeadilan. Kurangi kemiskinan dan pengangguran serta pertinggi produktivitas pertanian rakyat di desa jadi adonan pembentuk kedaulatan pangan bangsa. (Usep Setiawan, S.Sos, M.Si., Tenaga Ahli Utama, Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia, Kantor Staf Presiden)

Previous articleHidroganik: Empat Teknik Berpadu
Next articleHari Sapi
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Organik Tinggikan Produksi

Industri parfum, kosmetik, insektisida, dan aromaterapi merupakan beberapa sektor yang memerlukan minyak nilam. Bahkan dalam industri parfum tidak ada...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img