El Niño Godzilla Membayangi Indonesia, Kekeringan hingga Krisis Pangan Mengintai

Trubus.id — Ancaman El Niño kuat yang beriringan dengan Indian Ocean Dipole (IOD) positif mulai membayangi Indonesia. Kombinasi dua fenomena iklim itu berpotensi menurunkan curah hujan dan memicu rangkaian persoalan, mulai dari kekeringan, krisis air, hingga gangguan terhadap ketahanan pangan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai El Niño 2026 berpeluang berkembang menjadi kategori kuat. Bahkan, fenomena tersebut berpeluang meningkat menjadi amat kuat pada periode Agustus—Oktober.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., mengatakan El Niño dan IOD positif merupakan fenomena iklim berskala regional hingga global yang memengaruhi distribusi curah hujan di Indonesia.

Keduanya berkaitan dengan perubahan suhu muka laut, tetapi berlangsung di wilayah berbeda. El Niño berkaitan dengan kondisi suhu muka laut di wilayah Pasifik tropis, sedangkan IOD positif dipengaruhi perbedaan suhu muka laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia.

“Kedua fenomena ini memberi dampak berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Ketika kedua fenomena tersebut berkembang secara bersamaan, efeknya dapat saling memperkuat dalam mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia,” jelas Emilya saat diwawancarai, Senin (10/8).

Menurut Emilya, kondisi tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang dan awal musim hujan mengalami kemunduran. Namun, dampak El Niño dan IOD positif tidak akan sama di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam perspektif geografi, tingkat pengaruh kedua fenomena tersebut sangat bergantung pada karakteristik wilayah, seperti lokasi, pola monsun, topografi, bentuk lahan, serta kondisi hidrologis dan geologis.

“El Niño Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda,” tegasnya.

Emilya menjelaskan El Niño tidak otomatis membuat seluruh Indonesia mengalami kekeringan dengan intensitas dan dampak yang sama. Tingkat kerentanan suatu wilayah dipengaruhi pola curah hujan, topografi, jenis dan kondisi tanah, ketersediaan sumber air, penggunaan lahan, kepadatan penduduk, serta ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian.

Wilayah dengan pola musim penghujan dan kemarau yang lebih tegas atau bertipe monsoonal cenderung memiliki risiko lebih besar. Wilayah tersebut antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia.

Sebaliknya, wilayah dengan pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering.

Kondisi geologi juga menentukan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi kekeringan. Wilayah dengan ketersediaan air tanah yang luas dan melimpah karena faktor geologi cenderung lebih mampu menghadapi periode kering. Sebaliknya, wilayah yang tersusun atas batuan gamping atau kawasan karst memiliki tantangan tersendiri dalam ketersediaan air.

“Wilayah monsoonal dan karst memiliki dampak terhadap ketersediaan air dan pertanian jika mengalami penambahan periode kering,” tuturnya.

Selain faktor alam, tekanan penggunaan air turut menentukan tingkat risiko. Kawasan perkotaan dan pertanian intensif, misalnya, memiliki kebutuhan air tinggi sehingga lebih rentan ketika cadangan air menurun.

Karena itu, Emilya menekankan pentingnya pendekatan berbasis wilayah dalam menghadapi ancaman kekeringan. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa Indonesia akan mengalami kekeringan, tetapi juga perlu menjelaskan prosesnya, wilayah yang paling rentan, kelompok masyarakat yang terdampak, serta sumber daya yang tersedia untuk mengurangi risiko.

Dari berbagai dampak yang mungkin muncul, Emilya menilai efek berantai antara kekeringan, krisis air, dan ketahanan pangan menjadi salah satu persoalan yang paling mengkhawatirkan.

Ketika curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang, ketersediaan air untuk irigasi ikut menurun. Kondisi itu dapat mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas pertanian, meningkatkan risiko gagal panen, hingga mengganggu ketersediaan air untuk kebutuhan domestik masyarakat.

“Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, persoalan yang awalnya berkaitan dengan cuaca dan iklim dapat berkembang menjadi persoalan sosial, ekonomi, hingga ketahanan wilayah,” ujarnya.

Menghadapi potensi kekeringan yang dapat berlangsung hingga awal 2027, Emilya mendorong pemerintah mengubah pendekatan dari sekadar merespons setelah bencana terjadi menjadi antisipasi berbasis informasi iklim.

Informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan kalender dan pola tanam, memilih komoditas atau varietas yang lebih tahan kekeringan, mengatur distribusi air irigasi, serta menyiapkan cadangan air bagi masyarakat dan sektor pertanian.

“Pada saat kondisi kekeringan yang sangat panjang, yang perlu dilakukan adalah mengubah pendekatan dari respons setelah terjadi kekeringan menjadi antisipasi berbasis informasi iklim,” tuturnya.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat infrastruktur penyimpanan air, seperti waduk, kolam retensi, dan sistem pemanenan air hujan. Upaya tersebut perlu diikuti perlindungan daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang.

Selain itu, pemetaan risiko berbasis wilayah perlu dilakukan agar kebijakan dan intervensi dapat disesuaikan dengan karakteristik serta tingkat kerentanan setiap daerah.

“Menghadapi El Niño bukan hanya bagaimana kita menghadapi kekeringan ketika sudah terjadi, tetapi bagaimana kita menggunakan informasi iklim untuk bertindak lebih awal,” pungkas Emilya.

Sumber: https://ugm.ac.id/id/berita/hadapi-kemarau-panjang-masyarakat-diajak-antisipasi-berbasis-informasi-cuaca-dan-iklim/