Tuesday, August 9, 2022

Plus Minus Beli Putus

- Advertisement -spot_img
Must Read
- Advertisement -spot_img
Petani dapat menjual tebu hasil panen secara putus
kepada pabrik gula. Sistem itu menguntungkan petani. (Dok. Trubus)

Sistem beli putus menguntungkan petani tebu. Pabrik gula harus bermodal kuat.

Trubus — Musim suka cita bagi petani tebu telah tiba: musim giling. Sejak akhir Mei 2020, petani mulai menebang tebu dan menyetorkan ke pabrik gula. Inilah musim menuai hasil jerih payah berbulan-bulan sejak tanam hingga tebu memasuki usia masak. Masalahnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, petani dihantui harga gula yang rendah. Obral impor dengan dalih pandemi membuat impor gula datang tidak terkendali. Kala tiba menjelang musim giling, gula impor di pasar bagaikan racun bagi petani dan pabrik gula (PG).
Untungnya saat ini petani punya pilihan: menggiling tebu ke PG dengan sistem bagi hasil atau menjual tebu dengan sistem putus. Sebelum ada sistem beli putus, relasi petani-PG diikat lewat sistem bagi hasil. Karena tak punya lahan, PG bergantung pada tebu petani. Petani menggiling tebu untuk diolah menjadi gula di PG karena tak punya pabrik. PG mendapat 34% gula sebagai upah giling, 66% sisanya milik petani. Petani juga mendapat tetes 3 kg per 100 kg tebu.

Pengukuran rendemen

Besar-kecilnya gula yang diterima petani ditentukan oleh bobot tebu dan rendemen. Kian besar bobot tebu dan rendemen, kian besar gula yang diterima petani. Demikian pula sebaliknya. Ini sebagian besar terjadi di PG BUMN. Masalahnya relasi petani-PG masih diwarnai distrust. Di satu sisi, petani tidak memercayai rendemen hasil pengukuran di PG. Distrust itu berurat akar dari pengukuran yang tidak transparan.

Rendemen diukur secara kolektif, bukan individual. Ini disinsentif buat petani yang kualitas tebunya bagus. Di sisi lain, PG juga tidak sepenuhnya percaya terhadap kualitas tebu petani yang disetorkan ke PG. Petani hanya mengejar bobot tebu, tapi abai kualitas yang tercermin pada rendemen. Tebu yang disetor juga terkadang kotor. Diakui atau tidak, sebagian akar masalah industri gula di PG BUMN di Jawa.

Pabrik-pabrik itu banyak yang absolete, yaki berusia tua, dan berkapasitas giling kecil (di bawah 3.000 ton tebu per hari). Saat ini jumlah PG 62 buah, 68% pabrik tua berumur di atas 90 tahun dan 80% terdapat di Pulau Jawa. Akibat mesin tua, kinerja PG BUMN tidak maksimal. Mesin bocor, nira tebu banyak yang tidak terproses menjadi gula. Secara teoritis mestinya kita mampu mencapai rendemen 14—15% bila efisiensi.

Namun, rendemen pabrik tua hanya 6—8%, jauh di bawah pencapaian rendemen pada era 1930-an: 11—13%. Ujung dari inefisiensi ini mewujud dalam bentuk biaya produksi gula yang mahal. Besar biaya produksi gula di PG-PG BUMN, terutama yang tidak efisien, hampir dua kali lipat dari biaya produksi PG swasta, terutama di Lampung. Biaya produksi gula di PG swasta relatif kompetitif karena teknologinya baru, kapasitas gilingnya besar, memiliki lahan sendiri, dan mengolah tebu menjadi aneka produk.

Produk derivatif

Berbeda dengan PG BUMN, di PG-PG swasta itu pabrik tidak hanya mengolah tebu menjadi gula, tetapi juga produk turunan lain berbasis tebu yang bernilai ekonomi tinggi, seperti etanol, listrik, dan kertas. Dalam industri pergulaan, proses giling di hilir tidak bisa dilepaskan dari aspek di hulu (on farm). Inefisiensi di satu bagian, di PG misalnya, akan jadi beban bagi petani. Demikian pula sebaliknya.

Rendemen pengolahan tebu kini ratarata 6—8%, idealnya bisa sampai 14—15%.

Dalam konteks inefisiensi PG BUMN, dampaknya sebagian besar ditanggung petani. Menurut kalkulasi, komposisi biaya dalam industri gula 60—70% ada di kebun (Pakpahan, 2004). Artinya, share petani mencapai 60—70%. Bila PG tak efisien dan merugi, konsekuensi sistem bagi hasil, 60—70% inefisiensi dan kerugian dipikul petani. Demikian pula bila harga jual gula anjlok, petani yang paling terpukul.

Agar petani tak lagi menanggung inefisiensi di PG, sistem beli putus tebu jadi solusi. Petani tak lagi mengolah tebu di PG dengan sistem bagi hasil, tapi menjual tebu ke PG. Harga tebu petani ditentukan dari perkiraan rendemen, perkiraan tetes, dan konstanta yang mencerminkan biaya produksi gula (Puslitbang Perkebunan, 2011). Sistem baru itu unggul karena pengukuran rendemen transparan dan individual, harga tebu sesuai mutu, tak muncul masalah bagi hasil, petani tak terbebani inefisiensi pabrik, rantai pasok gula lebih pendek, dan PG bisa lebih fokus pada efisiensi pabrik dan diversifikasi produk.

Secara ekonomi sistem jual putus tebu jauh lebih menguntungkan. Contohnya, Nur Yusuf menjual 8.420 kg tebu ke PT Kebun Tebu Emas, PG di Lamongan, Jawa Timur, 16 Juni 2020. Dengan rendemen 8,45% dan harga tebu Rp792 per kg, ia bisa mengantongi Rp6.668.640. Sebaliknya, lelang di PT Perkebunan Nusantara XI, 12 Juni 2020, harga rerata Rp10.660 per kg gula dan Rp1.600 per liter tetes Nur Yusuf hanya meraih Rp5.409.919 (Rp5.005.759 dari bagi hasil gula dan Rp404.160 bagi hasil tetes).

Ada perbedaan sebesar Rp1.258.721 atau 23,26%. Jumlah yang cukup besar buat petani. Petani bisa mengantongi uang tunai saat itu juga dengan sistem jual putus. Sebaliknya, dalam sistem bagi hasil, petani harus menunggu lelang. Bisa saja lelang batal karena harga tak disepakati. Jika harga gula makin rendah dan menjauhi biaya pokok produksi seperti saat ini, peluang petani merugi cukup besar. Risiko seperti itu tidak dialami petani yang menjual tebu dengan sistem jual putus.

Kebebasan memilih

Tidak semua petani punya kebebasan memilih sistem bagi hasil atau jual putus tebu. Pemberlakuan sistem jual putus tebu masih menunggu aturan detail dari Kementerian Pertanian. Meski punya kelebihan, sistem baru itu tak luput dari kelemahan. Pertama, relasi petani berubah dari kemitraan jadi transaksional. Petani hanya fokus di budidaya, dan PG mengurus pengolahan. Kedua, potensi kekacauan pengaturan jadwal tanam, manajemen tebang, dan angkut.

Ini terjadi karena proses produksi cenderung tak terintegrasi. Padahal, proses pengolahan di PG akan baik bila terjadi integrasi dengan jadwal tanam, tebang, dan angkut. Ketiga, PG harus menyediakan dana tunai besar untuk membeli tebu petani. Ini masalah krusial bagi PG, terutama PG BUMN. Hanya PG bermodal kuat yang bisa eksis. Dalam jangka panjang, sistem itu amat rentan dalam konteks persaingan usaha. Pada akhirnya berlaku hukum besi supply-demand karena sistemnya terbuka.

Terjadilah perang harga antarpabrik dalam mendapatkan tebu petani, terutama PG BUMN dan swasta. Petani diuntungkan. Namun, ini membuat PG-PG tertentu tak mendapatkan pasokan tebu secara memadai dari petani. Bakal terjadi seleksi alam: hanya PG bermodal kuat yang bertahan. Sisanya, harus menyingkir dari pasar. Ini akan mengubah peta persaingan. Sebelum perang sengit terjadi dan jatuh korban, sebagai wasit sebaiknya pemerintah segera mengaturnya. (Khudori, anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Latest News

Organik Tinggikan Produksi

Industri parfum, kosmetik, insektisida, dan aromaterapi merupakan beberapa sektor yang memerlukan minyak nilam. Bahkan dalam industri parfum tidak ada...
- Advertisement -spot_img

More Articles Like This

- Advertisement -spot_img